Minggu, 29 November 2020, WIB
Breaking News

, 13 Jan 2017, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (12/1). Dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN), Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM mengundang Bappenas, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Kabinet, serta Kemenko Bidang Perekonomian untuk rapat harmonisasi pleno II RPP tentang RTRLN pada Kamis (12/1) di Ruang Ditjen PP Kemenkumham.

Dari hasil diskusi, terdapat 1 (satu) poin masukan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas yang belum diakomodir dalam RPP RTRLN, yakni terkait perubahan nomenklatur Kawasan Pemanfaatan Umum yang memiliki Nilai Strategis Nasional menjadi Kawasan Andalan Laut Nasional (sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional/RTRWN).

Hasil rapat bilateral antara Kemenkumham dengan Kementerian ATR/BPN dan juga dengan KKP menyepakati untuk menggabungkan RTRWN dengan RTRLN. Penggabungan ini tidak akan menyebabkan PP RTRWN dicabut. Muatan RTRLN sesuai dengan pasal-pasal yang diusulkan diubah dalam RPP Perubahan PP RTRWN, akan tetapi tetap akan menambahkan ayat-ayat dalam pasal perubahan tersebut untuk materi-materi yang baru.

Koordinator proses penggabungan ini dipegang oleh Sekretariat Negara dan harus segera dikoordinasikan dengan Kemenko Bidang Perekonomian yang saat ini masih belum menyetujui perubahan PP RTRWN. (Subdit Infosos)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar