Kamis, 26 November 2020, WIB
Breaking News

, 04 Jan 2017, 00:00:00 WIB, 15 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (30/12). Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (UPD) II Kementerian Dalam Negeri mengundang Kemenpar, KKP, Bappenas, BIG, Kemenhub, TNI AL, Kemenko Bidang Kemaritiman, Kemenko Bidang Perekonomian, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk mengevaluasi dan memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam memperbaiki Raperdanya sebelum dibahas dalam forum evaluasi peraturan daerah.

Dari hasil diskusi, disimpulkan bahwa:
a.  Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Sulawesi Utara belum mengacu pada surat tanggapan dan saran atas dokumen final RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara dari Menteri Kelautan dan Perikanan, sehingga Raperda masih perlu diperbaiki.
b.  Raperda RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
c.   Perlu diatur pasal mengenai ruang lingkup wilayah perencanaan dimana saja (lokasi) yang diatur dengan ketelitian skala 1:250.000 dan ruang lingkup wilayah perencanaan dengan ketelitian skala 1:50.000.
d.  Pengaturan mengenai syarat, tata cara pemberian, pencabutan, jangka waktu, luasan, izin lokasi dan izin pengelolaan, serta pengawasan RZWP3K tidak dapat diatur melalui Peraturan Gubernur. Dasar penetapan pemanfaatan ruang bersifat sistem regulatory yang didasarkan pada kepastian hukum yang berupa peraturan perundang-undangan (Perda).
e.   Perlu dilakukan penyusunan indikasi program dan disesuaikan dengan RPJMD dan RTRW yang telah ditetapkan
f.   Ketentuan mengenai sanksi dan hak masyarakat harus disesuaikan dengan UU 27/2007 jo UU 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. (Subdit Infosos)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 17 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar