Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 23 Des 2016, 00:00:00 WIB, 15 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (16/12). Kemenko Perekonomian menjadi fasilitator konfirmasi akhir terkait draf RPerpres Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan sebelum ditetapkan oleh Presiden. RPerpres ini untuk mengakomodir program reforma agraria dari kawasan hutan. Penerbitan RPerpres ini merupakan upaya untuk menguatkan kembali Peraturan Bersama 4 Menteri (Bappenas, KLHK, Kementerian ATR/BPN, Kemendagri) yang telah ditetapkan pada masa pemerintahan sebelumnya.

Pelaksanaan Peraturan Bersama 4 Menteri di lapangan tidak bisa dijalankan karena tidak ada Juknis bersama untuk pelaksanaan kegiatan (Juknis yang ada ditetapkan oleh BPN tentang inventarisasi P4T); keterbatasan anggaran; dan tidak ada Sekretariat Bersama.

Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah YANG DAPAT dimohonkan penyelesaian penguasaannya yaitu permukiman/lahan bangun, lahan terbuka, transmigrasi; fasum/fasos, bandara/pelabuhan; lahan garapan berupa sawah, ladang dan atau tambak, kebun rakyat; dan hutan yang dikelola masyarakat hukum adat.

Penggunaan dan pemanfaatan tanah YANG TIDAK DAPAT dimohonkan penyelesaian penguasaannya, diselesaikan dengan pola pemberdayaan masyarakat di dalam kawasan hutan negara.

Penerbitan sertifikat hak atas tanah dapat dilakukan setelah pengukuran tata batas dilakukan walaupun belum ditetapkan perubahan RTRW-nya melalui Peraturan Gubernur, sedangkan perubahan RTRW dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan bidang penataan ruang.

Bappenas menyampaikan beberapa hal:
(i) Perber 4 Menteri tidak jalan karena salah satunya karena adanya proses analisis kembali oleh Dirjen Planologi Kehutanan KLHK sehingga hasil inventarisasi seringkali berbeda dengan penetapan oleh KLHK;
(ii) dalam draf RPerpres dinyatakan bahwa sertifikat hak atas tanah yang sudah diterbitkan harus didahului dengan pelepasan kawasan hutan. Hal ini berbeda dengan Perber 4 Menteri yang menyatakan sertifikat tersebut tetap berlaku;
(iii) Substansi dari RPerpres tidak secara langsung terkait Reforma Agraria karena kawasan hutan yang akan dilepaskan secara eksisting sudah dimiliki dan dikuasai masyarakat dengan berbagai peruntukan sehingga kegiatan tersebut termasuk dalam kategori legalisasi aset bukan redistribusi tanah. [Subdit Infosos]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 14 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 17 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 13 Kali

Tuliskan Komentar