Jumat, 27 November 2020, WIB
Breaking News

, 07 Des 2016, 00:00:00 WIB, 18 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (5/12). Isu ketimpangan wilayah barat dengan wilayah timur Indonesia masih belum terpecahkan sampai saat ini. Hampir 85% ruang ekonomi berada di wilayah barat (Pulau Jawa dan Sumatera), apabila hal ini terus berlanjut maka akan membahayakan iklim investasi di Indonesia karena investasi akan terus mendominasi wilayah barat sehingga wilayah timur makin tertinggal.

Untuk menggali informasi terkait pemanfaatan ruang wilayah timur Indonesia di era Nawacita, Kementerian ATR/BPN menyelenggarakan diskusi temu pakar yang menghadirkan Ferriyanto H Djais selaku Deputi IV Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B), dan Teti Armiati Argo, dosen SAPPK ITB.

Pembangunan wilayah timur Indonesia ini juga berangkat dari salah satu agenda prioritas (Nawacita) yang dibuat oleh Presiden Jokowi yaitu Nawacita ketiga yaitu: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam negara kesatuan. Kata pinggiran pada kalimat tersebut kemudian diartikan sebagai Indonesia wilayah timur.

Upaya penataan ruang telah dilakukan (penyusunan dokumen rencana tata ruang wilayah baik nasional, provinsi ataupun daerah) akan tetapi yang menjadi isu adalah rencana tata ruang yang belum sejalan dengan program pembangunan sehingga diperlukan upaya membuat mekanisme bridging untuk meminimalkan deviasi dan mensinkronkan program pembangunan.

Menurut Ferriyanto Papua merupakan salah satu provinsi terkaya dalam hal sumber daya alamnya di dunia, akan tetapi saat ini penduduk Papua merupakan salah satu penduduk termiskin di dunia. Saat ini penduduk Papua belum dapat melakukan penambahan nilai terhadap produk yang ada (value added) serta belum bisa mempertahankan kualitas dari produk yang mereka hasilkan. Infrastruktur yang ada juga dirasa belum mendukung economic development masyarakat. Isu lainnya yang menghambat pembangunan di Papua adalah kepercayaan masyarakat Papua yang menganggap tanah itu ibu, sehingga tanah tidak boleh dijual.

Teti Armiati Argo berpendapat pemerintah perlu terlibat dalam komunikasi vertikal maupun horizontal dalam membangun wilayah timur Indonesia. Kementrian ATR pun perlu melakukan perannya dalam design pelaksanaan, expertise dalam data/informasi, analisis masa depan, dan negosiasi. Saat ini pembangunan fisik (physical development) dengan pembangunan sosial (social development) belum terjadi kesinambungan sehingga pembangunan ekonomi (economy development) tidak dapat terwujud.

Dari peserta rapat, usulan yang diajukan adalah dengan membangun infrastruktur yang mendukung economic development sehingga perekonomian perlahan dapat terdorong. Salah satu kunci keberhasilan pemanfaatan ruang wilayah timur Indonesia salah satunya adalah melalui pemberdayaan masyarakat. [RI]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar