Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 07 Des 2016, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (29/11). Menindaklanjuti amanat Pasal 43 UU 32/2014 tentang Kelautan, maka perlu disusun Rencana Zonasi (RZ) Kawasan Laut. Tujuan utama pengaturan Rencana Zonasi Laut Jawa adalah untuk mensejahterakan masyarakat.

FGD antara Kemenko Bidang Perekonomian, Bappenas, Kemenhan, Kemendagri, KKP, Staf Kepresidenan, dan Kemen ATR/BPN ini membahas progress kegiatan penyusunan RZ Kawasan Laut pada tahun 2016 yang bertujuan untuk menghasilkan dokumen awal RZ Laut Jawa.

Output Dokumen Awal RZ Laut Jawa menghasilkan peta dasar dan data tematik, sedangkan output Dokumen Antara RZ Laut Jawa menghasilkan deskripsi potensi sumberdaya di Laut Jawa dan kegiatan pemanfaatan sumberdaya, isu strategis perencanaan zonasi Laut Jawa, rencana alokasi dan peraturan pemanfaatan ruang Laut Jawa, indikasi program 20 tahun, serta konsepsi Rancangan Peraturan Presiden tentang RZ Laut Jawa.

Rinella Tambunan, perwakilan dari Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas mengingatkan Penyusunan RZ Laut Jawa harus bersinergi dengan Arahan Pengembangan Wilayah dalam Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019. Arahan Zonasi dalam RZ Laut Jawa harus dapat membantu mewujudkan target sasaran Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, Penurunan Tingkat Kemiskinan, dan Penurunan Tingkat Pengangguran.

Ketentuan-ketentuan di Rencana Tata Ruang (Darat) harus terintegrasi dengan Rencana Zonasi (Laut). Dokumen RTR yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RZ Laut Jawa adalah RTRWN, RTR Pulau, dan RTR KSN Jabodetabekpunjur di sekitar Laut Jawa. Skala peta RZ Kawasan Laut Jawa adalah 1:500.000 yang akan digunakan untuk arahan pemanfaatan ruang RSWP3K Provinsi di sekitar Laut Jawa.

Baktiar Pangaribuan, perwakilan dari Kementerian Pertahanan berpendapat Laut Jawa harus mengakomodir lokasi daftar wilayah pertahanan dalam PP 68/2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara. Daftar Wilayah Pertahanan tersebut harus dikoordinasikan dengan TNI untuk mendapatkan kepastian koordinat lokasinya.

Isu-isu strategis pembangunan kelautan Indonesia di Laut Jawa antara lain: Aspek Pengelolaan SDA & Jasa Lingkungan Kelautan; Aspek Pengelolaan  Pusat-pusat Pertumbuhan & Infrastruktur Kelautan; Aspek Pengelolaan Perekonomian Kelautan; Aspek Penanganan Kerusakan Lingkungan dan Mitigasi Bencana; dan Aspek Pengelolaan SDM dan Kelembagaan Kelautan.

Kemenko Perekonomian menyatakan 3 (tiga) strategi pengelolaan ruang laut, yakni i) Sinkronisasi  muatan substansi antara RTR dan RZ; ii) Percepatan penetapan RTRLN ; iii) Percepatan penetapan RZWP3K. Penyusunan RZ Laut Jawa harus sesuai dengan UU 23/2014; UUPR; dan Rencana Pembangunan (RUPTL 2016-2025, RIPN Kemenhub, Rencana Pembangunan NCICD, RTR Pulau, Revisi RTRWN, Perpres 3/2016, dan Rencana Konsep Tol Laut).

Di akhir FGD, disimpulkan beberapa poin penting yang harus segera diselesaikan:
a.  Belum semua zonasi pertahanan memiliki koordinat yang jelas dan tepat;
b. Perlu integrasi kegiatan di Laut Jawa antara lain: kegiatan eksisting, Rencana Pembangunan Energi, Rencana Telekomunikasi, Rencana Jaringan Transportasi, dan Rencana Pengembangan Pariwisata dalam waktu 20 tahun;
c.  Perlu pemilihan tema, apakah RZ Laut Jawa concern untuk lumbung pangan, pemenuhan kebutuhan energi, daya dukung, atau daya tampung lingkungan. [RI]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 14 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 17 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 13 Kali

Tuliskan Komentar