Sabtu, 28 November 2020, WIB
Breaking News

, 22 Nov 2016, 00:00:00 WIB, 21 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (14/11). Direktorat Pemetaan dan Pengukuran Dasar Kementerian ATR/BPN mengundang Kementerian LHK dan Bappenas untuk membahas koordinasi persiapan pelaksanaan pilot project publikasi tata batas kawasan hutan pada skala 1:5000 pada Senin (14/11). Direktur Pemetaan dan Pengukuran Dasar Kementerian ATR/BPN selaku pimpinan rapat menyampaikan pelaksanaan publikasi tata batas kawasan hutan yang dilakukan bersama oleh Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK, dan Pemerintah Daerah adalah perapatan batas kawasan hutan dengan kawasan budaya, pemetaan batas dalam skala kadastral yang akan diintegrasikan dengan sistem geo-kkp setempat, serta pemetaan situasi sejauh 50m kedalam kawasan hutan dan kawasan budidaya dari batas yang telah disepakati bersama.

Sesuai dengan hasil koordinasi tahun 2015, lokasi pilot project publikasi tata batas kawasan hutan diagendakan dilakukan di 3 lokasi yaitu (i) Hutan Pantai Rebo, Bangka Belitung, (ii) Hutan Gunung Mangkol, Bangka Belitung; dan (iii) Hutan Yeh Ayeh, Bali. Ke-3 lokasi tersebut telah memiliki SK penetapan kawasan hutan (tahun 1997) dari Kementerian LHK sehingga sudah memiliki kejelasan batas di skala 1:25.000.

Berdasarkan juknis tata batas kawasan hutan, periode di bawah tahun 2003 pengukuran tata batas kawasan hutan dilakukan dengan menyematkan patok beton pada setiap 1 KM, dan tugu pada setiap 5 KM, selain itu dilakukan pula pemberian patok kayu pada setiap 100m di keliling batas kawasan hutan yang dilakukan tata batas.

Penyusunan peta batas kawasan hutan berdasarkan hasil pengukuran tata batas akan disupervisi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Supervisi ini diperlukan untuk memastikan kesesuaian georeferensi pada peta yang disusun sehingga dapat diintegrasikan dengan peta-peta lainnya.

Pelaksanaan pilot project tata batas kawasan hutan yang akan dilakukan diharapkan akan menjadi pelajaran dalam penyusunan NSPK tata batas kawasan hutan yang akan menjadi dasar pelaksanaan tata batas kawasan hutan secara nasional di tahun tahun berikutnya.

Selanjutnya akan dilakukan koordinasi lanjutan dalam rangka menentukan jarak peletakan batas kawasan hutan bersama dengan Bappenas, Kementerian LHK, dan Kementerian ATR/BPN. Kementerian ATR/BPN akan melakukan review NSPK tata batas kawasan hutan versi Kementerian LHK sehingga dapat menyusun langkah dan kriteria yang sesuai dengan pelaksanaan tata batas yang dilakukan oleh Kementerian LHK. [GN]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar