Minggu, 29 November 2020, WIB
Breaking News

, 22 Nov 2016, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (16/11). Direktorat Barang Milik Negara Kementerian Keuangan menyelenggarakan rapat koordinasi untuk mengevaluasi pelaksanaan sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah yang sudah dilakukan. Dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian ATR/BPN dan Bappenas, pertemuan ini juga ditujukan untuk mempersiapkan rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2017.

Legalisasi aset pemerintah Indonesia dilakukan dalam rangka pengamanan BMN berupa tanah pada K/L menuju tertib administrasi dan tertib hukum dalam pengelolaan BMN. BMN berupa tanah yang dikuasai pemerintah pusat harus disertifikatkan atas nama Pemerintah RI c.q K/L yang menguasainya. BMN telah melakukan kegiatan sertifikasi tanah sejak tahun 2012 dengan memulai melakukan identifikasi dan pemetaan awal serta mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Pemerintah (SIMANTAP).

Tahun 2013-2015 capaian pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah mencapai sekitar 3.000 bidang per tahun. Namun demikian, sampai saat ini masih banyak BMN berupa tanah yang belum disertifikatkan (sebanyak 87.497 bidang) sehingga diperlukan upaya-upaya percepatan untuk mengejar target tersebut.

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah yakni kurangnya kepedulian K/L yang menguasai tanah untuk menyiapkan dokumen alas hak dalam pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah, bahkan ada instansi yang menolak untuk dilakukan sertifikasi tanah; dokumen alas hak kurang lengkap; dan adanya penurunan alokasi target sertifikasi BMN berupa tanah dari Kementerian ATR/BPN.

Usulan yang disampaikan dalam rapat sebagai upaya mengatasi permasalahan ini adalah meningkatkan koordinasi dengan K/L yang menjadi target pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah, dan menosialisasikan clear and clean dan dokumen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan sertifikasi BMN. [IK]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar