Senin, 23 November 2020, WIB
Breaking News

, 15 Nov 2016, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (10/11). Dirjen Infrastruktur Keagrariaan Kementerian ATR/BPN mengadakan pembahasan dan penyepakatan lokasi prioritas pemetaan dasar tahun 2017 untuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) antara Kementerian ATR/BPN, BIG dan Bappenas.

Dirjen Infrastruktur Keagrariaan menyampaikan rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan presiden untuk melakukan percepatan pemetaan dasar. Tahun 2017 dibutuhkan sertifikasi 5 juta bidang tanah, hingga 2016 baru 21% peta dasar yang tersedia. Ketersediaan lahan perlu dipetakan agar memiliki kepastian hukum.

Saat ini terdapat bantuan dana untuk kegiatan pemetaan dari World Bank dan sudah ada teknologi baru selain GPS yang kinerjanya tidak terpengaruh dengan awan dan kondisi cuaca. Kementerian ATR/BPN akan melakukan inisiasi sharing data dengan pihak swasta.

Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar Kementerian ATR/BPN menginformasikan ada 4 kegiatan yang dilakukan di Tahun 2017, yakni:
•  Pembuatan peta dasar skala 1: 1000 di Kab. Kampar, Kab. Deli Serdang, Kab. Kotawaringin Barat, dan Kab. Sumbawa
•  Pembuatan peta dasar RDTR skala 1:5000 di Labuan Bajo, Teluk Mutiara, dan Pulau Weta/Pulau Terselatan
•  Swakelola pembuatan peta dasar skala 1:2500 di Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Sulawesi Selatan
•  Pengukuran batas kawasan di Bangka Belitung dan Bali.

Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar Kemen.ATR/BPN dan BIG memerlukan data automated optical inspection (AOI) di masing-masing wilayah yang akan dilakukan penyusunan RDTR, baik yang prioritas nasional maupun yang akan disusun oleh daerah.

TNI AU memiliki alat yang canggih yaitu LCD 30, DMC 2 untuk melakukan kegiatan foto udara. Namun alat tersebut hanya digunakan untuk memetakan Kawasan Militer dan Bandara. Diharapkan alat tersebut dapat membantu proses pemetaan skala besar diseluruh Indonesia, kemampuan alat tersebut hingga skala 1:1000. Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan akan berkomunikasi dengan Direktorat Polhukham terkait penggunaan alat untuk pemotretan udara yang digunakan oleh TNI AU. (RI)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 12 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 16 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 11 Kali

Tuliskan Komentar