Minggu, 29 November 2020, WIB
Breaking News

, 15 Nov 2016, 00:00:00 WIB, 17 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (14/11). Instruksi Presiden No.10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017 yang diterbitkan pada 22 September 2016 memuat 31 aksi yang harus dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kantor Staf Presiden (KSP). Untuk itu Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas menyelenggarakan sosialisasi substansi inpres tersebut dan pembahasan detail target triwulanan (penajaman) antara Bappenas, KSP, KPK, dan K/L penanggung jawab aksi, serta instansi terkait.

Ada 3 tujuan dikeluarkannya inpres ini yakni (i) mengawal program prioritas pemerintah; (ii) memperkuat dan memfokuskan aksi tahunan yang telah dilaksanakan sejak 2011-2015, dengan memastikan keterkaitan dan penekanan aksi untuk pencapaian outcome; dan (iii) peningkatan kinerja core business K/L yang sejalan dengan Prioritas Presiden.

Dalam pelaksanaan Inpres, Bappenas berperan dalam melakukan verifikasi terhadap capaian aksi per triwulan  K/L (Pemantauan); (ii) bersama dengan KSP dam BPKP mengevaluasi capaian aksi dan capaian outcome stranas PPK; dan (iii) menyampaikan laporan triwulan kepada presiden.

Menurut KSP, ada 10 besar instruksi presiden yang masuk kedalam rencana induk program prioritas presiden, salah satunya adalah “Anti Korupsi dan Reformasi Birokrasi” (Prioritas ke-8). Presiden menyusun suatu strategis nasional terkait korupsi (Stranas Anti Korupsi), dengan visi “Indonesia Bebas Korupsi dengan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif”, dengan outcome “Penurunan Tingkat Korupsi”.

Aksi yang dimuat didalam lampiran inpres terdiri dari 31 aksi  yang didalamnya mencakup 7 sektor.  Dalam kegiatan ini, akan dilakukan penajaman terkait ukuran keberhasilan dari aksi yang dijalankan, sehingga kegiatannya dapat lebih mudah dan detail pada saat pelaksanaan monitoring dan evaluasi pertriwulanan. Indikator Stranas Anti Korupsi dapat dikatakan berhasil apabila penyelenggaraan pelayanan publik berjalan secara transparan dan efektif.

Di pertemuan selanjutnya, akan dilakukan penajaman (15 sd 25 November 2016), yang berfungsi untuk menyepakati proses bisnis aksi yang dijalankan, ukuran keberhasilan per-triwulanan, serta data dukung yang akan disampaikan pada setiap periode pelaporan. (AF)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar