Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 09 Nov 2016, 00:00:00 WIB, 14 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (31/10). Penyusunan naskah akademis materi teknis Rancangan Undang-undang (RUU) Pengelolaan Ruang Udara dibahas dalam acara temu pakar yang diadakan oleh Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN di Hotel Ambhara pada Senin (31/10).

Berdasarkan amanat UU No.26 Tahun 2007 pasal 6 tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa penataan ruang wilayah nasional tidak hanya ruang darat, namun mencakup juga ruang laut, udara, dan juga ruang di dalam bumi. Definisi ruang udara adalah ruang diatas daratan dimana masih ditemukan makhluk hidup dan dimana makhluk hidup masih dapat hidup.

Alasan Ruang Udara (RU) penting untuk diatur karena: (1) memiliki berbagai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan (tenaga angin, awan, dll); (2) berpengaruh terhadap perubahan iklim, dimana dapat berdampak buruk bagi kawasan bawahnya (hujan asam).

Saat ini sedang disusun RPP Pengamanan Wilayah Udara yang telah mencapai tahap harmonisasi. Namun, RPP ini belum merinci tentang tipologi/jenis ruang udara (RU militer, RU berbahaya, dll) dan sanksi yang diatur hanya bersifat denda, belum ada sanksi pidana.

Batasan vertikal RU Indonesia diusulkan setinggi 110 Km, hal ini berdasarkan studi kasus di negara lain (USA dan Australia 110 Km). Ketinggian tersebut adalah ketinggian maksimal yang dapat dicapai oleh teknologi penerbangan saat ini tanpa bantuan alat seperti roket.

Batasan horizontal RU Indonesia diusulkan untuk mengikuti batasan zona teritorial laut (12 mil) dan Zona Ekonomi Eksklusif/ZEE (200 mil). Zona teritorial bersifat berkedaulatan penuh, sedangkan ZEE bersifat yurisdiksi.

Batas vertikal kewenangan pemerintah daerah (prov/kab/kota) diusulkan 20 Km untuk penerbangan (penerbangan sipil tertinggi ~15 Km), dan 1 Km untuk pembangunan bangunan bertingkat (bangunan tertinggi dunia hanya mencapai ~820m).

Kewenangan penetapan ketinggian bangunan pada Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dimiliki oleh provinsi. Sedangan untuk kab/kota, provinsi berhak memberikan pertimbangan perijinan. Namun demikian, penetapan tersebut tetap harus merujuk peraturan KKOP (Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan) tiap daerah.
RUU Pengelolaan RU tidak perlu membahas ruang udara di dalam bumi, karena sudah ada Permen 29/2006 tentang Persyaratan Teknis Pengaturan Gedung, yang membahas hal tersebut.

BPN perlu mengetahui objek yang akan diatur dalam RUU Pengelolaan RU, agar memperjelas pemberian hak atas tanah di masa mendatang. Saat ini LAPAN Bandung telah memiliki beberapa DSS (Decision Support System) yang terhubung dengan satelit khusus untuk mengumpulkan data terkait partikel-partikel di berbagai lapisan atmosfer. Data ini nantinya digunakan untuk membantu pengkategorian jenis ruang udara.

RUU Pengelolaan RU ditargetkan selesai di tahun 2017, dan difungsikan sebagai payung hukum bagi peraturan teknis lain yang berkaitan dengan ruang udara. [EP]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 14 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 18 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 13 Kali

Tuliskan Komentar