Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 25 Okt 2016, 00:00:00 WIB, 15 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (21/10). Pertemuan antara BAPPENAS dan BNPB ini diadakan untuk menyepakati definisi operasional indikator SDGs Goal 11 mengenai Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan. Karena BNPB menjadi salah satu penanggung jawab pelaksanaan pada Goal 11.5, yakni pembentukan Kota Tangguh Bencana, maka diperlukan pembahasan secara bersama terkait pelaksanaan Kota Tangguh Bencana dalam mendukung Kota Berkelanjutan.

RPJMN 2015 – 2019 menyebutkan 136 Kabupaten/Kota yang terletak di pusat-pusat pertumbuhan dengan indeks risiko tinggi, menjadi wilayah prioritas penurunan indeks risiko bencana nasional.

Bentuk komitmen Indonesia dalam pengurangan risiko bencana (PRB) disusun dalam:
a.  Penerapan kerangka Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) dalam Sasaran, Kebijakan, dan Strategis Nasional Bidang Penanggulangan Bencana pada RPJMN 2015 – 2019;
b. Penyesuaian dan penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs dengan Perencanaan Pembangunan Nasional;
c.  Salah satu Goal dalam TPB/SDGs yang mendukung upaya PRB, yaitu Tujuan 11 : “Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan”.

Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan (DTTP) tengah menyusun tambahan usulan target dan indikator nasional untuk mendukung salah satu goal terkait kota tangguh, yakni:
a.  Target Nasional: Peningkatan pembangunan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kota layak huni yang aman dan nyaman; hijau yang berketahanan iklim dan bencana;
b.  Indikator Nasional: Proporsi pemerintah daerah yang menyusun kebijakan dan strategi pengurangan risiko dan ketahanan bencana;
c.  Indikator Global: Proporsi pemerintah daerah yang menyusun kebijakan dan strategi pengurangan risiko dan ketahanan bencana selaras dengan SFDRR untuk pengurangan risiko bencana 2015 – 2030.

Dalam diskusi ini, terdapat beberapa usulan, antara lain:
a.  Diperlukan penyepakatan terminologi yang digunakan (Urban Resilience / Resilient City / City Resilience / Kota Tangguh / Kota Berketahanan / Ketahanan Kota / Resiliensi Kota);
b.  Perlu ditetapkan definisi, karakteristik, elemen, lingkup dan tahapan dari proses membangun ketahanan kota dan indikator resilient city;
c.  Perlu mengidentifikasi kedudukan antara kajian kerentanan dan risiko bencana/perubahan iklim vs konsep/metode/indikator resilient city.

Dalam pertemuan ini, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN bersama dengan UNDP, Bappenas, dan BNPB telah menyusun Rancangan Pedoman Penataan Ruang berbasis Pengurangan Risiko Bencana. Pengaturan tersebut mengatur tata cara menyusun kebijakan dan strategi RTRW dalam rangka pengurangan risiko bencana. Kegiatan tersebut dapat membantu mengukur usulan indikator nasional SDGs “Proporsi pemerintah daerah yang menyusun kebijakan dan strategi pengurangan risiko bencana”. [RI]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 16 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 19 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar