Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 06 Okt 2016, 00:00:00 WIB, 17 View , Kategori : Tataruang

Tangerang, (28/9). Workshop ini diadakan oleh Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan dengan tujuan mendapatkan pemahaman kebijakan perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Maka dari itu Subdit Pertanahan selaku perwakilan dari Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan memaparkan beberapa poin penting seperti:
a) Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan tanah sesuai dengan UU 2/2012 dan Perpres 71/2012 serta perubahannya, meliputi: Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan, dan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah;
b) Usulan pembentukan lembaga penyediaan tanah (Bank Tanah) merupakan satu upaya untuk mempercepat pelaksanaan pengadaan tanah;
c) Tahap perencanaan pengadaan tanah merupakan tahapan yang krusial dan penting sehingga pada tahap ini SKPD yang akan mengadakan tanah perlu menyiapkan studi-studi terkait untuk memperkuat posisi pemerintah daerah apabila adanya gugatan dari masyarakat dalam pembangunan untuk kepentingan umum.

Pada sesi diskusi terdapat beberapa hal yang mengemuka yang disampaikan oleh peserta workshop, antara lain:
-  pemahaman aparat BPN di daerah terkait dengan pihak yang berhak masih berbeda-beda. Contohnya ada masyarakat yang menduduki tanah pemerintah dengan perjanjian sewa menurut BPN tidak dapat diberi ganti kerugian karena dianggap ilegal, walapun dalam UU 2/2012 sudah dinyatakan bahwa pihak yang berhak termasuk masyarakat dengan itikad baik dapat diberikan uang ganti kerugian. Namun demikian diperlukan peraturan yang lebih teknis dalam pengaturannya;
-  anggaran pengadaan tanah sering kali tidak tersedia sehingga pembayaran tidak dapat dilakukan walaupun proses negosiasi dan penetapan nilai ganti kerugian sudah dilakukan;
- peningkatan harga tanah di Kota Tangsel cukup cepat menyebabkan ketidakmampuan anggaran pemerintah dalam pengadaan tanah.

Lembaga Penyediaan Tanah (Bank Tanah) dirasa menjadi penting sebagai solusi atas permasalahan di atas, baik dalam penyediaan anggaran maupun mengatasi kerangka waktu, untuk itu diusulkan agar dapat dipercepat pembentukannya. Pembentukan land banking perlu disinkronkan dengan UU dan Perpres yang ada karena peraturan yang ada saat ini harus sudah memuat beberapa hal seperti tujuan dan rencana pembangunan, rencana kegiatan dan rencana penganggaran.

Saat ini, Pemda Kota Tangsel sudah bekerjasama dengan Ikatan Surveyor Indonesia untuk mempercepat pengukuran bidang tanah untuk penyediaan tanah PBB. Namun kami menyampaikan perlu hati-hati dengan aspek legalitas hasil pengukuran tersebut. [IK]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 17 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar