Selasa, 24 November 2020, WIB
Breaking News

, 06 Okt 2016, 00:00:00 WIB, 14 View , Kategori : Tataruang

Bogor, (3/10). Pusat Pemetaan Rubabumi dan Toponim BIG mengundang Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan untuk membahas dan menyepakati prioritas penyediaan peta dasar 1:5000 di tahun 2017. Diskusi bilateral ini dipimpin oleh Plt. Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik BIG, Agus Hikmat.

Hasil dari diskusi ditetapkan bahwa untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Penyediaan Peta Dasar 1: 5000 yang akan dilakukan di tahun 2017 yakni KEK Sei Mangke, KEK Tanjung Api-Api, KEK Tanjung Lesung, KEK Mandalika, KEK MBTK, KEK Bitung, KEK Palu, dan KEK Morotai.

Untuk KEK Tanjung Kelayang dan KEK Sorong baru akan dilakukan penyediaan data dasar melalui foto udara pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 akan dilakukan penyediaan peta dasarnya. Menurut Dit. Pengembangan Wilayah dan Kawasan Bappenas, terdapat dua indikasi KEK yang akan ditetapkan melalui PP yaitu KEK Lhokseumawe dan KEK Merauke.

Sementara itu untuk Kawasan Industri (KI) disepakati bahwa Penyediaan Peta Dasar 1: 5000 yang akan dilakukan di tahun 2017 yakni KI Sei Mangke, KI Kuala Tanjung, KI Jorong, KI Bitung, KI Palu, KI Morowali, KI Konawe, KI Bantaeng, Ki Buli, dan KI Teluk Bintuni. Untuk KI Ketapang dan KI Batulicin baru akan dilakukan penyediaan data dasar melalui foto udara Pada Tahun 2017 dan pada tahun 2018 akan dilakukan penyediaan peta dasarnya.

Untuk Destinasi Pariwisata Nasional, Penyediaan Peta Dasar 1: 5000 yang akan dilakukan di Tahun 2017 meliputi Tanjung Lesung, Mandalika, dan Morotai. Prioritas Tahun 2017 Bidang Pariwisata: Tanjung Kelayang, Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Flores Labuan Bajo. Untuk Destinasi Pariwisata Nasional Kep. Seribu, Borobudur, Flores Labuan Bajo, Bromo Tengger Semeru, dan Wakatobi belum ada rencana penyediaan data dasar dan peta dasarnya.

Dari 31 Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Negara terdapat:
a. 18 Lokpri yang tersedia data dasarnya
b. 8 Lokpri yang tersedia sebagian data dasarnya yaitu: Sanjingan Besar, Badau, dan Putusibau Utara (Kalbar); Krayan, Nunukan, dan Kayan Hulu (Kaltara); Pulau-pulau Aru (Maluku); Jayapura Utara (Papua)
c. 5 Lokpri yang tidak tersedia data dasarnya yaitu: Mondobo (Papua Barat); Long Pahangai (Kalimantan Timur); Entikong dan Ketungau Hulu (Kalimantan Barat); dan Bikomi Utara (NTT).

Di akhir diskusi, BIG mengharapkan presisi delineasi wilayah yang menjadi ruang lingkup RDTR KPN Lokpri tersebut. [RI]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 12 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 17 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 11 Kali

Tuliskan Komentar