Selasa, 24 November 2020, WIB
Breaking News

, 28 Sep 2016, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Tujuan pertemuan untuk (1) memonitoring perkembangan implementasi kebijakan kerangka kelembagaan RKP 2016, dan (2) Mengidentifikasi permasalahan dan tindak lanjut/upaya kebijakan kerangka kelembagaan RKP 2016.

Dalam RKP 2016 ada sembilan kebijakan kerangka kelembagaan yang akan dibahas dalam kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan kerangka kelembagaan RKP 2016 antara lain: (1) Pembentukan Dewan Keamanan nasional, (2) Pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah, (3) penguatan Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan Negara, (4) Pembentukan BLU Lembaga Penyedia Tanah, (5) Penguatan lembaga kepresidenan, (6) Penguatan Sistem Informasi menyeluruh Terpadu Kesehatan, (7) Penguatan dan Pengembagan Kelembagaan Koordinasi Pembangunan Perkotaan di Pusat dan Daerah, (8) mengoptimalkan keberadaan SPIP dan APIP, (9) Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa. Oleh karena itu, Kementerian PPN/Bappenas melalui Direktorat Aparatur Negara membahas secara intensif dan fokus dengan menyelenggarakan monitoring dan evaluasi bersama Kementerian/Lembaga terkait, dan Direktorat Sektor Bappenas.

Fokus Pembahasan adalah (1) Pembentukan Lembaga Pencadangan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (bank tanah) untuk menjamin kepastian ketersediaan tanah untuk keperluan pembangunan di berbagai sektor, (2) penguatan Lembaga Kepresidenan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, dan (3) Pengembangan Mekanisme Penguatan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) menyeluruh dan terpadu.

Perkembangan kondisi kelembagaan 2015 untuk pembentukan lembaga pencadangan tanah bahwa telah disusun roadmap reformasi kebijakan di perumahan, pengelolaan tanah dan permukiman, SDM untuk mengelola bank tanah akan direkrut dari Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian ATR. Sedangkan untuk SDM tambahan, Kementerian ATR akan melakukan perekrutan tenaga ahli kontrak, serta Perpres lembaga pencadangan tanah ditargetkan selesai akhir tahun 2015. Tahun 2016 ditargetkan menyusun Permen di bidang agraria dan tata ruang.

Terkait dengan mitra kerja K/L Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan bahwa terdapat perbedaan karakter antara BLU Lembaga Manajemen Aset (LMAN) yang diiniasi oleh Kementerian Keuangan dengan rancangan BLU Bank Tanah oleh Kementerian ATR/BPN. BLU LMAN dalam melakukan pembelian tanah hanya memandang bidang tanah sebagai aset sebuah perusahaan, sedangkan BLU Bank Tanah melakukan pembelian tanah sebagai upaya pengelolaan ruang dalam memandang rencana ruang hingga waktu 20 tahun ke depan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Saat ini sedang berproses Rancangan Perpres LMAN tersebut mengingat topik pembahasan antara ke 2 Perpres tersebut memiliki kemiripan maka sedang dilakukan harmonissai oleh Sekretariat Negara.

Direktorat TRP akan memberikan informasi lebih lanjut mengenai perkembangan Rancangan Perpres tersebut setelah mendapatkan konfirmasi dalam rapat lanjutan terkait Bank Tanah dengan Kementerian ATR/BPN dalam beberapa waktu mendatang. [SY]

 

 

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 12 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 17 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 11 Kali

Tuliskan Komentar