Selasa, 24 November 2020, WIB
Breaking News

, 28 Sep 2016, 00:00:00 WIB, 15 View , Kategori : Tataruang

Agenda sosialisasi mencakup (a) proses penyusunan peraturan perundang-undangan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan, (b) Kementerian/Lembaga pemrakarsa dapat langsung melakukan penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan (tidak perlu melalui mekanisme harmonisasi peraturan) dengan melibatkan meteri/pimpinan lembaga K/L terkait, apabile terdapat keadaan tertentu yang harus ditandatangani, (c) Perencanaan penyusunan peraturan dilakukan dalam Daftar Rencana Penyusunan Menteri, (d) Unit kerja dapat mengajukan usulan rancangan peraturan di luar Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri yang sudah ditetapkan apabila telah mendapat persetujuan Menteri (berdasarkan Permen PPN/Ka.Bappenas Nomor 7 Tahun 2014), (e) Usulan rancangan peraturan paling sedikit harus disertai dengan latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, dan jangkauan dan arah pengaturan (muatan yang akan diatur), dan (f) proses pengajuan rancangan peraturan melalui mekanisme izin prakarsa harus melalui tahapan yang panjang, sehingga inventarisasi dan penyusunan daftar rencana peraturan yang dibutuhkan untuk tahun 2017 dilakukan dari sekarang.

Terkait dengan evaluasi penyusunan Peraturan yang ada, bahwa jumlah regulasi yang sekarang sudah terlalu banyak, sehingga perlu adanya simplikasi (penyederhanaan),  untuk rancangan peraturan yang masuk dalam program penyusunan, pelaksanaannya akan dipantau secara triwulan dan dinilai oleh BPHN Kemenkumham. Penilaian berpengaruh terhadap kinerja Kementerian/Lembaga.

Biro Hukum menyampaikan hal khusus kepada Direktorat TRP terkait dengan pembubaran BKPRN. Kiranya segera mengajukan usulan Peraturan Menteri mengenai pembentukan forum koordinasi dan sinergi penataan ruang sebagai pengganti BKPRN. Proses penyusunan akan disupervisi oleh Bir Hukum, Kementerian PPN/Bappenas.

Untuk Tahun 2017, Direktorat TRP berencana akan mengusulkan muatan Penyerasian Rencana Tata Ruang (RTR) dan Rencana Pembangunan (RP) untuk menjadi suatu peraturan menteri yang dapat mengakomodasi muatan tersebut dan kiranya dapat menjadi pedoman bagi pengguna tata ruang dan pertanahan dalam melakukan penyusunan program kegiatan bidang tata ruang.

Oleh karena itu, tindak lanjut yang akan dilakukan adalah melakukan koordinasi kembali dengan direktorat teknis lainnya di Bappenas terkait dengan usulan peraturan menteri tersebut agar tidak menjadi tumpang tindih dengan peraturan yang akan disusun maupun yang sudah ada. [SY]

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 12 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 17 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 11 Kali

Tuliskan Komentar