Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 30 Agu 2016, 00:00:00 WIB, 18 View , Kategori : Tataruang

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Kearsipan di Kementerian PPN/Bappenas dan dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang salah satunya untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah, pencipta arsip (lembaga Negara) wajib mengelola  arsip dinamis.

Pada tahun 2015 Kementerian PPN/Bappenas melalui Pusat Data dan Informasi renbang telah menyusun kebijakan kearsipan yang sudah dilegalisasi oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas yang terdiri dari:

1. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Arsip Kementerian PPN/Bappenas;

2. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Kearsipan;

3. Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor Kep.67/M.PPN/HK/04/2015 tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) Kementerian PPN/Bappenas;

4. Petunjuk Pelaksanaan Nomor 1/JUKLAK/SESMEN/01/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kearsipan Kementerian PPN/Bappenas

dalam rangka memberikan pemahaman dan pembekalan kepada para staf perencana di lingkungan kementerian PPN/Bappenas, maka Pusdatin renbang mengadakan acara sosialisasi peraturan2 terkait kearsipan tersebut pada tanggal 30 Agustus 2016 bertempat di RSG 1-2 Bappenas. Hadir dalam kesempatan tersebut, para pejabat eselon III dan staf fungsional arsiparis serta perwakilan staf dari masing-masing direktorat dan kedeputian.

Kendala selama ini yang dihadapi dalam pengelolaan kearsipan di Kementerian PPN/Bappenas adalah: (a) tingkat awareness pimpinan terhadap arsip masih rendah, (b) pengelolaan kearsipan di beberapa unit kerja masih menggunakan pola lama, (c) implementasi kebijakan dan tools kearsipan di beberapa unit kerja belum optimal, dan (d) ketersediaan ruang penyimpanan arsip terbatas.

Oleh karena itu, dalam sosialisasi ini dihadirkan para narasumber terdiri dari:

Pusdatin renbang memaparkan proses kebijakan penyusunan dan pengelolaan kearsipan serta aplikasi yang digunakan. Inspekturat bidang kinerja juga memaparkan bagaiman pengawasan terhadap kearsipan. Tujuan pengawasan internal kearsipan dimaksudkan dalam pengelolaan kearsipan harus dilakukan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada. selama ini kendala nya ada pada kualitas data dalam pemeriksaan yang sering kali tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, manfaat arsip dalam pengawasan ditujukan sebagai sumber informasi, bahan pertanggungjawaban, pengambilan keputusan dan bahan dalam penyusunan perencanaan, demikian paparan dari Ibu Tuti Riyati sebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan. Narasumber lain nya adalah Bagian Pengadaan Biro Umum, menjelaskan tentang progres pembangunan rumah arsip Bappenas yang sedang tahap finalisasi untuk pemanfaatanya. dan terakhir adalah Ibu Wilda sebagai Kepala Bagian Kepegawaian yang menjelaskan bagaimana proses peningkatan sumber daya dalam menduduki jabatan fungsional kearsipan yang selama ini memang sangat dibutuhkan oleh unit pengolah arsip terutama dalam penyusunan klasifikasi arsip dinamis.

Berbagai pertanyaan disampaikan oleh sebagian peserta sosialisasi diantaranya mengenai bagaimana jika suatu unit kerja belum menggunakan tata persuratan online (naskah dinas) dan belum mempunyai staf yang menduduki jabatan fungsional arsiparis serta kejelasan level atau tingkatan mana arsip yang termasuk kategori tingkat nasional, kementerian, kedeputian, direktorat sampai dengan staf.Oleh karenanya itu, yang penting dalam melaksanakan peraturan terkait kearsipan ini adalah bagaimana awareness dari pimpinan untuk melakukan penyusunan klasifikasi arsip dan memanfaatkan kemampuan teknologi (tata surat online) yang ada untuk meningkatkan kinerja staf dan organisasi secara keseluruhan.(SY)

 

 

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 15 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 19 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar