Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 05 Agu 2016, 00:00:00 WIB, 14 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (2/8). Rakor internal yang dipimpin oleh Sahli Pemerataan Pembangunan dan Kemaritiman ini bertujuan untuk mempersiapan pertemuan dengan K/L, terutama tentang kesiapan masterplan untuk diserap oleh daerah dan diikuti oleh swasta/BUMD. Dalam rapat ini diputuskan akan mempercepat ekspos ke K/L untuk melihat kebutuhan sektor.

Sementara itu, pada Kamis (4/8) diadakan rakor eksternal dengan K/L dengan sasaran untuk mendapatkan tanggapan K/L atas grand design, panduan penataan kota dan masterplan untuk tiga kota yang telah selesai disusun.

Ada tiga perwakilan yang mempresentasikan masterplan per kota, yakni:
1. Wariki Sutrisno memaparkan tentang masterplan kota Sofifi yang perlu segera disusun RDTR dan pendampingan untuk penyusunannya;
2. Basah Hernowo memaparkan tentang masterplan kota Tanjung Selor. Tanjung Selor, berada di Kaltara yang belum mempunyai ibukota memerlukan perencanaan ruang yang segera difinalkan. Hal ini untuk menjaga zona penting yang harus dipertahankan mengingat saat ini sebagian besar operator adalah swasta yang membutuhkan arahan bagi pengembangan kegiatannya;
3. Togu Pardede memaparkan tentang masterplan kota Pontianak. Pontianak merupakan kota pinggir sungai, dan dalam masterplan sudah direncanakan jembatan yang menghubungkan dua sisi sungai tersebut, ke arah pusat kota. Penataan kota yang baik juga diharapkan menurunkan masalah narkoba di Pontianak.

Kementerian ATR/BPN melaporkan sudah ada progress di dua lokasi kota tematik, Pontianak dan Tanjung Selor, yang sudah dilakukan penataan kawasan. Dalam penataan kawasan yang disiapkan adalah landasan spasial, RDTR dan PZ, serta RTBL.

Untuk Kaltara, status RTRWPnya sudah hampir siap. Belum ada batas daerah yang jelas, sehingga Kementerian ATR/BPN minta bantuan Kemdagri untuk menyelesaikan batas wilayah. Selain itu perlu strategi transisi dari kota lama menjadi kota baru yang direncanakan oleh Bappenas.

Direktorat Penataan Kota Kemendagri menjelaskan perkembangan pusat pertumbuhan baru. Tata ruang yang baik dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak. PP Kewenangan Daerah dalam Kawasan Khusus dapat memberikan ruang bagi pengembangan BUMD serta pendekatan dan strategi perencanaan participatory perlu dilaksanakan.

Dirjen Cipta Karya Kemen PUPERA memaparkan perlu ada rekayasa sosial agar masyarakat mendukung fungsi kota-kota baru yang sesuai dengan dokumen perencanaan. Hal ini dapat dilakukan dengan modifikasi transmigrasi, bantuan teknis penyediaan air bersih, layanan sanitasi dan penataan bangunan di permukiman. Di Pontianak sudah ada tiga segmen sekitar sungai yang akan dikembangkan. Di Tanjung Selor ada perbedaan deliniasi karena belum ada RTRWP/K sehingga masih mengikuti zonasi yang disusun oleh Provinsi Kaltara. Belum terlihat strategi untuk mendorong masyarakat berpenghasilan rendah. [MA]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 14 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 18 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 13 Kali

Tuliskan Komentar