Senin, 30 November 2020, WIB
Breaking News

, 22 Jul 2016, 00:00:00 WIB, 18 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (29/6). Arifin Rudiyanto, Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas memimpin rapat yang membahas persoalan penataan ruang sebagai antisipasi permohonan fatwa dari pemerintah daerah di Hotel Borobudur Jakarta pada Rabu (29/6).

Dihadiri oleh Dit. Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Kementerian LHK; Dit. Perencanaan Tata Ruang, Kemen ATR/BPN; Dit. Pengendalian Pemanfaatan Ruang, KemenATR/BPN; Dit. Irigasi dan Rawa Kemen PU-PR; Dit. Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Kemen Pertanian; Dit Perencanaan Ruang Laut, KKP; serta Dit Lalu Lintas Kereta Api, Kementerian Perhubungan.

Latar belakang penyelenggaraan rapat ini adalah:
a. Surat Gubernur DKI Jakarta kepada Menko Bidang Perekonomian tanggal 27 Mei 2016 tentang permohonan arahan PK RTRW dan RDTR Provinsi DKI Jakarta utamanya untuk memasukkan trase jalur kereta cepat ke dalam RTR (sesuai dengan amanat Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Surat Menteri Perhubungan tanggal 28 Januari 2016 yang menghimbau pengintegrasian trase tersebut ke dalam RTRW Provinsi DKI Jakarta selambatnya 12 Agustus 2016); dan
b. Surat Direktur Utama PT. Konawe Putra Propertindo kepada Menko Bidang Perekonomian perihal Permohonan Tindak Lanjut Rekomendasi Penataan Ruang untuk Kawasan Industri Konawe tanggal 11 Mei 2016 utamanya terkait perpanjangan izin lokasi.

Proyek pembangunan kereta api cepat telah mendapatkan izin lingkungan dari Kemen LHK dengan sebelumnya didahului oleh pernyataan dari kedua Gubernur Jawa Barat dan DKI Jakarta yang memastikan bahwa rencana pengembangan kereta api cepat ini diakomodir dalam RTR.

Rencana besar dari Kemen LHK adalah tidak ada lagi AMDAL, hanya ada KLHS. Adapun AMDAL diintegrasikan ke dalam Peraturan Zonasi (PZ). Saat ini tengah dilakukan pilot project untuk mewujudkan rencana tersebut dengan studi kasus RDTR dan PZ DKI Jakarta.

Dalam rangka mewujudkan one plan policy, Kemen LHK saat ini tengah menyusun Permen LHK tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) yang nantinya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) yang kemudian diharapkan dapat diintegrasikan ke dalam RTRW. Untuk optimalisasi luasan kawasan hutan, akan dibentuk forest management unit (komisi pengelolaan hutan – KPH).

Terkait dengan peninjauan kembali (PK) RTR, Kemen ATR menginformasikan posisi saat ini masih di Biro Hukum Kementerian ATR/BPN. Pengaturan PK dalam pedoman tersebut secara garis besar sebagai berikut:
•    PK dilakukan pada tahun kelima dari ditetapkannya RTRW;
•    PK hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun kecuali terdapat 3 kondisi seperti yang dijelaskan dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
•    Setiap tahunnya RTR akan ditinjau (monitoring dan evaluasi) untuk mengetahui kesesuaian rencana dengan implementasi di lapangan, sekaligus juga unuk memprediksi dan mengantisipasi pembangunan atas perubahan-perubahan yang terjadi dan akan diakumulasi pada tahun kelima sebagai bahan rujukan PK;
•    PK akan menghasilkan keputusan revisi (sebagian-amandemen atau menyeluruh) atau tidak revisi;
•    Rencana pembangunan, termasuk di dalamnya kebijakan nasional akan diakomodir dalam RTR pada saat PK, dengan kata lain tidak dapat dilakukan sebelum tahun kelima dari penetapan RTR seperti yang dinyatakan dalam Permendagri No. 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Raperda RTR serta SE Menko Perekonomian tentang PK dan Revisi RTRW;
•    Akan dibentuk tim PK yang akan melakukan penilaian dan memutuskan hasil PK;
•    Terkait dengan metode penentuan revisi atau tidak revisi masih dalam pembahasan di Kemen ATR/BPN, namun sejauh ini persentase penentuan masih didasarkan pada perubahan substansi.

Diusulkan untuk memberi ruang dalam RTRW agar PK dapat dilakukan sebelum tahun kelima dari penetapan RTRW, dengan catatan hanya untuk mengakomodir hal-hal yang bersifat strategis (seperti kebijakan nasional) dan tidak untuk tujuan pemutihan. Oleh karena itu diperlukan penyusunan kriteria-kriteria apa saja yang dikategorikan sebagai hal-hal strategis tersebut.

Sehubungan one plan policy, Kemen KKP mengutarakan bahwa perlu diatur mekanisme integrasi RZWP3K dan RTRW mengingat terdapat perbedaan diantaranya hierarki rencana, pengaturan/pembagian zona dalam rencana, dan metode analisis. Kemen KKP berharap agar RTRW kedepannya dapat mengakomodir kedua perbedaan ini, tanpa memberatkan pengaturan salah satu matra. Terkait dengan hal tersebut, agar KKP menginformasikan muatan apa saja yang perlu dimasukkan ke dalam pedoman penyusunan RTRW yang saat ini tengah di-review oleh Kemen ATR/BPN.

Terkait dengan permohonan perpanjangan izin lokasi dari PT. Konawe Putra Propertindo (surat tertanggal 11 Mei 2016), diperkirakan terkait dengan terbitnya Permen ATR/Kepala BPN No. 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi yang membatasi pemberian izin lokasi untuk industri hanya seluas 400 Ha untuk 1 perusahaan di 1 provinsi. Adapun permohonan izin lokasi lahan di atas 400 Ha harus mendapatkan izin dari Menteri.

Sejauh ini tidak ada masalah berarti dalam pengembangan Kawasan Industri di Konawe. Dari aspek perhubungan, pembangunan infrastruktur penunjang industri telah sesuai dengan rencana yang disusun, hanya belum termuat trase kereta api yang melintasi area sekitar kawasan. Sedangkan dari aspek pertanian, lahan yang beririsan dengan LP2B telah dikeluarkan dari rencana. Dari aspek pekerjaan umum, perlu diperhatikan aset Kementerian PU-PR berupa insrastruktur di area tambak yang memiliki nilai investasi cukup besar. Sedangkan dari aspek perikanan perlu diperhatikan bagaimana pembangunan kawasan industri dapat menggantikan hilangnya produksi 2-3 juta ton/ha ikan dan udang jika area tambak dihilangkan.

Akan dilakukan Rapat Koordinasi BKPRN Tingkat Eselon II untuk mengambil keputusan terkait surat Gubernur DKI Jakarta (utama pembahasan PK sebelum 5 tahun dari penetapan RTRW) dan surat PT. Konawe Putra Propertindo). [ZH]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 21 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar