Sabtu, 28 November 2020, WIB
Breaking News

, 22 Jul 2016, 00:00:00 WIB, 20 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (18/7). Uke M. Husain, Kasubdit Pertanahan Direktorat TRP Bappenas menyampaikan bahwa BIG, Kemen. ATR/BPN, Bappenas, dan Kemendagri direncanakan sebagai executing agency dan implementing agency dalam kegiatan Kebijakan Satu Peta sesuai dengan amanat Perpres.

BIG merupakan K/L penanggung jawab pelaksanaan kebijakan satu peta. Kemen. ATR/BPN menjadi salah satu walidata terkait dengan data pertanahan dan rencana tata ruang. Sedangkan Kemendagri merupakan K/L penanggung jawab dalam pemetaan batas administrasi daerah/desa secara partisipatif.

Hibah direncanakan dimulai pada 2017 dan akan dilakukan selama 2 tahun sehingga semua persiapan harus dilakukan pada tahun ini, sedangkan pinjaman akan dimulai pada 2018 dan akan dilakukan selama 4 tahun. Dari rapat ini semua K/L yang terlibat mendukung rencana pinjaman dan hibah serta akan menyiapkan TOR kegiatan yang ada pada masing-masing K/L.

Rencana Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) akan meliputi 3 komponen yakni: Pengembangan Kerangka Kebijakan; Pengembangan Infrastruktur Data Spasial Nasional; dan Pengembangan Data Spasial Pertanahan Nasional dan Pemetaan Tata Guna Skala Desa.

Komponen 1, Pengembangan Kerangka Kebijakan, meliputi: Strategi nasional pengembangan pelaksanaan kebijakan satu peta meliputi substansi teknis, regulasi, Kelembagaan, dan Rencana investasi dan pendanaan; Naskah rancangan peraturan perundangan operasional, meliputi peraturan presiden, dan peraturan menteri berisi pedoman-pedoman teknis.

Komponen 2, Pengembangan Infrastruktur Data Spasial Nasional, meliputi: Penetapan jaringan kontrol vertikal, dan jaringan kontrol horizontal; IGD digital pada skala 1:50.000 hingga 1:5.000; IGT digital hasil kompilasi data sektoral dan wilayah bagi tema-tema utama yang dibutuhkan dalam pembangunan wilayah prioritas pada skala 1:50.000 hingga 1:25.000; Peningkatan kapasitas SDM.

Komponen 3, Pengembangan Data Spasial Pertanahan Nasional dan Pemetaan Tata Guna Skala Desa, meliputi: Perbaikan kualitas data spasial bidang pertanahan mencakup 23.000 desa prioritas; Identifikasi batas tata guna dan bidang tanah melalui proses partisipasi pada Provinsi prioritas rawan kebakaran hutan dan lahan terkait konflik pemanfaatan; Peningkatan kapasitas SDM untuk pendampingan verifikasi dan sinkronisasi di tingkat pedesaan.

BIG akan menjadi executing agency, Kem. ATR/BPN akan menjadi implementing agency, sedangkan Kemendagri dan Bappenas akan menjadi supporting. Terkait dengan implementing agency diperlukan surat dukungan dari Menteri ATR/BPN.

BIG sudah menyampaikan DUK dan DIPK Pinjaman, serta DUK dan DIPK Hibah kepada Bappenas. Namun dalam usulan yang telah disampaikan masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki lagi seperti: Harus memisahkan komponen Usulan Hibah dan Usulan Pinjaman karena kedua dokumen tersebut akan dipisahkan dalam Blue Book yang akan diterbitkan oelh Bappenas. Selain itu, perlu menghilangkan komponen biaya pendamping karena akan mengikat dan harus disediakan oleh APBN.

Jumlah rincian anggaran per komponen akan ditentukan dan dikoordinasikan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan dan cakupan substansi masing-masing komponen. Pertemuan lanjutan akan dilakukan guna membahas kelengkapan usulan pinjaman dan hibah. [IK]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar