Senin, 30 November 2020, WIB
Breaking News

, 30 Jun 2016, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (21/6). Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen dan Aset Negara (BLU LMAN) merupakan BLU manajemen asset, sedangkan rancangan BLU Bank Tanah merupakan konsep utuh proses pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, sehingga tidak ada tumpang tindih antar kedua lembaga tersebut karena perbedaan konsep dan implementasi kegiatan.

Dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemen. ATR/BPN, rapat kali ini bertujuan untuk membahas mekanisme pelaksanaan BLU LMAN apakah hanya proses administrasi keuangan semata, sedangkan mekanisme pelaksanaan pengadaan tanah secara rinci diatur dan dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN. Pembahasan ini dihadiri oleh Dirjen Pengadaan Tanah Kemen. ATR/BPN; Dit. TRP Bappenas; Asdep Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur Kemenko Perekonomian; Dit. Barang Milik Negara Kemen. Keuangan; dan Dit. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Kemen. Keuangan.

Saat ini Rancangan Perpres Bank Tanah sudah sampai di Sekretariat Negara, namun juga ada Rancangan BLU LMAN dari Kementerian Keuangan, maka dari itu disarankan untuk dilakukan pembahasan dengan pihak terkait mengenai substansi dari masing-masing rancangan perpres tersebut.

Rancangan awal pembentukan BLU LMAN hanya bersifat darurat (sementara) karena ketiadaan anggaran untuk pengadaan tanah yang ada di DIPA Kemen. PU Pera untuk kegiatan pembangunan jalan tol, sehigga dicari jalan keluar dengan menggunakan BLU LMAN yang menggunakan sumber pendanaan dari BUMN.
BLU LMAN dalam tahapan pelaksanaanya hanya bersifat seperti “kasir” atau hanya untuk pembayaran, sedangkan proses tahapan pengadaan tanah dilakukan oleh Kemen. ATR/BPN.

Dalam whitepaper kebijakan pertanahan nasional, sudah disinggung perlunya Bank Tanah. Bank Tanah memiliki peran untuk menyediakan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, selain memiliki fungsi tersebut, Bank Tanah juga merupakan salah satu instrumen pengendalian pemanfaatan ruang melalui kegiatan konsolidasi tanah. Bank Tanah meruakan instrumen pelaksana dari UU 2 Tahun 2012, dan Bank Tanah dipergunakan hanya untuk kegiatan yang super prioritas karena keterbatasan penganggaran. Selain itu karena BLU LMAN hanya bertugas melakukan pembayaran, maka dalam pelaksanaannya tidak memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Selama ini proses pengadaan tanah terpisah-pisah antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Keuangan. Kemen. ATR/BPN melakukan proses pengadaan dari awal, hingga tanah tersebut dapat dibebaskan, sedangkan Kementerian Keuangan bertugas melakukan pembayaran.  Dengan mekanisme tersebut seringkali proses pembebasan tanah menjadi lebih panjang dan membutuhkan waktu yang relatif lama. Dengan mekanisme lama tersebut harus ada terobosan yang dilakukan untuk menyatukan proses pengadaan dan pembebasan tanah serta prose pembayaran dalam satu lembaga, sehingga dapat memotong jalur birokrasi yang lama.

Dengan adanya BLU LMAN dan rencana Bank Tanah, apakah ada kemungkinan untuk menggabungkan dua rencana BLU tersebut, karena apabila dipisah maka sebetulnya mekanisme pengadaan tanah tetap seperti saat ini dan tidak ada perbedaan.

Pada dasarnya BLU LMAN merupakan hasil rapat terbatas Mei 2016, sebagai respon atas sulitnya proses pembebasan lahan untuk pembangunan infastruktur. BLU LMAN selain sebagai lembaga manajemen aset, juga dapat digunakan sebagai salah satu kegiatan investasi. Mekanisme pengadaan tanah yang melalui BLU LMAN adalah K/L mengajukan anggaran untuk pengadaan tanah, selanjutnya BLU LMAN yang akan melakukan pembayaran atas proses pengadaan tanah tersebut. BLU LMAN ditugaskan untuk melakukan proses pembebasan lahan yang digunakan untuk kegiatan infrastruktur sesuai dengan  program-program strategis nasional. Sumber pendanaan BLU LMAN berasal dari APBN namun memiliki fleksibilitas anggaran, anggaran dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan negara, dan apabila dana tersebut tidak terserap 100% juga tidak menjadi masalah.

Di akhir pembahasan, disepakati bahwa Kemen. ATR/BPN akan mengirimkan surat kepada Sekretariat Negara atas hasil rapat kali ini sebagai jawaban atas surat dari Sekretariat Negara yang terdahulu, selanjutnya Kemen. ATR/BPN akan menunggu respon dari Sekretariat Negara untuk melanjutkan proses pembuatan Perpres Bank Tanah. [RN, ES]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 21 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar