Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 30 Jun 2016, 00:00:00 WIB, 19 View , Kategori : Tataruang

Bogor, (28/6). Pemerintah Kabupaten Cirebon wajib mencantumkan revisi detail lokasi pada pembangunan PLTU Tanjung Jati A, gardu induk dan SUTET pada revisi Perda No. 17 Tahun 2011. Hal ini menjadi kesepakatan dalam rapat tindak lanjut Pembahasan Permasalahan Pemanfaatan Ruang terkait Rencana Pengembangan PLTU Tanjung Jati A 2X660 MW, Gardu Induk serta SUTET di Kabupaten Cirebon. Dipimpin oleh Asdep Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi Kemenko Bidang Perekonomian, rapat ini dihadiri oleh Kementerian PPN/Bappenas; Sekretariat Kabinet; Kementerian ATR/BPN; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan Pemda Kabupaten Cirebon.

Pemerintah Kabupaten Cirebon yang diprakasai oleh PT. Tanjung jati Power Company akan melaksanakan rencana pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2x660 MW/PLTU Jawa-3, Gardu Induk dan SUTET.

Rencana pembangunan tersebut terkendala ketidaksesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon sesuai Perda No. 17 Tahun 2011 yang masih dalam proses Peninjauan Kembali. Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dalam rencana pembangunan PLTU yaitu pembangunan PLTU akan dilakukan di Kecamatan Pangenan dan Astanajapura, sedangkan dalam Perda RTRW Kabupaten Cirebon, ditetapkan hanya Kecamatan Astanajapura yang peruntukan ruang sebagai kawasan untuk di bangun PLTU.

Rencana lokasi pembangunan PLTU Sesuai dengan Perda RTRW Kabupaten Cirebon No. 17 Tahun 2011 merupakan  peruntukan hutan mangrove dan sawah irigasi. Sedangkan dalam RTRW Provinsi Jawa Barat No. 22 Tahun 2010 ditetapkan sebagai peruntukan perdesaan dan kawasan pertanian pangan.

Untuk lokasi pembangunan Gardu Induk di Kecamatan Karangsembung dan Kecamatan Karangwerang serta pembangunan SUTET yang melintasi Kecamatan Pangenan, Kecamatan Astanajapura, Kecamatan Lemahabang, Kecamatan Krangsembung, dan Kecamatan Karangwerang belum ditetapkan dalam Perda RTRW Kabupaten Cirebon.

Dalam Perda RTRW Provinsi Jawa Barat No. 22 Tahun 2010, lokasi pembangunan Gardu Induk dan bentang pembangunan SUTET berada pada peruntukan permukiman atau perkebunan. Setelah dilakukan tinjauan lokasi, pembangunan PLTU, Gardu Induk, serta SUTET berada pada kawasan Sempadan Pantai dan Sempadan Sungai.

Disepakati bahwa pembangunan PLTU Tanjung Jati, Gardu Induk, dan SUTET wajib untuk tidak mengganggu fungsi utama kawasan dan tidak berpengaruh signifikan terhadap luasan kawasan permukiman perdesaan dan kawasan pertanian pangan sesuai yang tercantum dalam Perda No. 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat.

Untuk pembangunan yang berada dalam Kawasan  Sempadan Pantai, dengan ketentuan:
•  Tidak diperbolehkan membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3;
•  Tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam, kelestarian fungsi pantai dan akses terhadap kawasan sempadan pantai.

Hasil kesepakatan rapat akan dijadikan rujukan dalam rekomendasi Kemenko Bidang Perekonomian terhadap surat Bupati Cirebon No. 650/975/Bappeda perihal Permohonan fatwa/rekomendasi pengembangan PLTU tanjung jati a kapasitas 2/660 MW, Gardu Induk, dan SUTET. [OL]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 15 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 19 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar