Senin, 30 November 2020, WIB
Breaking News

, 27 Jun 2016, 00:00:00 WIB, 19 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (24/6). Untuk mendapatkan masukan terhadap Raperpres RTR KSN Raja Ampat yang telah disusun, Kementerian ATR/BPN mengadakan pembahasan lebih mendalam dengan KKP, Bappenas, Akademisi IPB, dan Perwakilan dari Konservasi Raja Ampat.

Plt. Kasubdit Perencanaan Tata Ruang KSN Wilayah II selaku pimpinan rapat mengingatkan bahwa Raja Ampat sebagian besar merupakan wilayah perairan, sehingga muatan Raperpres harus mengatur secara jelas bagaimana pengaturan ruang lautnya.

Dr. Yonvitner dari Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB menilai RTR KSN Raja Ampat perlu menerapkan Precautionary Approach, yakni pendekatan pencegahan untuk merespon dari ketidakpastian terhadap potensi ancaman Biodivesity. Precautionary approach dilakukan untuk mengendalikan dinamika populasi, daya dukung keanekaragaman hayati, evolusi dampak, risiko dan kerentanan, serta reformasi regulasi.

Krishna, perwakilan KKP berpendapat RTR KSN Raja Ampat masih bias darat, sehingga diperlukan pengaturan yang mendalam untuk ruang wilayah laut. Dasar pengaturan RTR KSN Raja Ampat tidak hanya UUPR tetapi juga UU No 1 Tahun 2014 sebagai perubahan atas UU 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
KKP telah memiliki berbagai kajian dan pengaturan ruang laut di Papua Barat (RZWP3K Provinsi Papua Barat), diharapkan kajian dan RZWP3K tersebut menjadi dasar pengaturan wilayah laut di Raja Ampat. RTR KSN harus dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM di Pulau-Pulau Kecil.

Sementara itu, Wawan selaku perwakilan dari Konservasi Raja Ampat memberikan masukan bahwa hak adat di Papua harus diperhatikan dari darat hingga laut. Penyusunan RTR KSN Raja Ampat harus memperhatikan UU Kelautan. UNIPA telah melakukan beberapa kajian terkait aspek ekonomi dan sosial di Raja Ampat.

Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan selaku perwakilan Bappenas menyampaikan beberapa pandangan terhadap Raperpres RTR KSN Raja Ampat, yakni:
a.  KKP sedang menyusun RPP RTRLN, Kementerian ATR/BPN sedang merevisi PP RTRWN, kedua RPP tersebut mengamanatkan penetapan RTR Raja Ampat. Peraturan perundang-undangan RTR KSN Raja Ampat sebaiknya satu peraturan saja. Peraturan tersebut harus sesuai dengan amanat PP RTRWN dan PP RTRLN, sehingga pengaturan KSN Raja Ampat harus bersinergi antara ruang darat dan ruang laut. Kementerian ATR/BPN harus selalu berkoordinasi dengan KKP dalam penyusunan RTR KSN Raja Ampat.
b.   Struktur Ruang dan Pola Ruang RTR KSN Raja Ampat masih bias darat, belum mengatur alur laut, pipa dan kabel bawah laut, alur migrasi biota laut, akses pelayaran, pelabuhan perikanan, ruang penghidupan: nelayan kecil; tradisional; pembubidaya ikan kecil; petambak garam, dsb.
c.   Skala peta RTR KSN Raja Ampat yang akan ditetapkan harus mempertimbangkan kewenangan yang akan diatur dalam RTR KSN dan skala peta RZWP3K, sebaiknya berkoordinasi dengan KKP dan BIG.
d.   RTR KSN Raja Ampat berlaku selama 20 tahun, kebijakan-kebijakan yang ditetapkan tidak hanyak untuk eksisting saja, tetapi harus dapat merumuskan masa depan dengan berbagai skenario yang ada. Sebagai contoh yang harus diprediksi adalah kenaikan permukaan laut akibat climate change.

Tindak lanjut dari pertemuan ini adalah akan dilakukan pembahasan mendalam antara Kementerian ATR/BPN dengan KKP untuk perbaikan muatan RTR KSN Raja Ampat khususnya pengaturan di wilayah laut. BIG akan menyusun Peta RTR KSN Raja Ampat. [RI]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 21 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar