Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 24 Jun 2016, 00:00:00 WIB, 17 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (21/6). Retropeksi dilakukan untuk mengkaji bagaimana penerapan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) selama 10 tahun terakhir dalam rangka mencapai tujuan penataan ruang. Maka dari itu Kementerian ATR/BPN menyelenggarakan rapat untuk menginventarisasi isu dan permasalahan dalam penerapan UUPR, serta menjaring masukan atas muatan yang perlu diperbaki dari UUPR, mulai dari segi konsep maupun pelaksanaan.

Dwi Hariyawan, Kasubdit Plt. Kasubdit Perencanaan dan Kemitraan Direktorat Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN menjadi moderator dari rapat yang dihadiri oleh Bappenas, Kemenko Bidang Perekonomian, Kemendagri, Kemen PU Pera, Kementan, Setkab, Akademisi, dan BIG.

Akademisi dari SAPPK ITB, Andi Oetomo, menyimpulkan isu mendasar terkait penerapan UUPR:
•  Ideologi Hukum Perencanaan Tata Ruang yang dipakai tidak secara konsisten diikuti;
• Sistem penataan ruang yang dipakai tidak/kurang jelas (Discretionary System vs Regulatory System), sehingga implikasi dalam pengaturan dasar hukum pelaksanaannya menjadi tidak jelas (baik dalam pemanfaatan ruang maupun pengendalian pemanfaatan ruang);
• Dimensi waktu yang digunakan tidak mencerminkan pembagian yang jelas antara Potential Future, Plausible Future, dan Normative Future dalam hirarki rencana yang ditetapkan;
•  Kaitan dengan UU lain dalam penerapannya di ranah praktis kurang tegas, khususnya dengan UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan UU Keuangan Negara, sehingga sulit diintegrasikan dalam praktek pembangunan wilayah dan kota.

Andi Oetomo juga memberikan beberapa masukan untuk UUPR, yakni:
• Pemilihan ideologi hukum penataan ruang yang bersifat “public participation” perlu lebih konsisten dengan implikasi pengaturannya secara komprehensif; misalnya lebih menonjolkan peran masyarakat dalam seluruh tahapan penyelenggaraan penataan ruang;
• Sistem Regulatory (Zoning Regulation) yang dipakai sudah tepat mengingat akan memudahkan dalam pengendalian pemanfaatan ruang oleh masyarakat, tetapi perlu juga memasukkan adaptive planning mengingat kedinamisan perkembangan pemanfaatan ruang dalam Zoning Regulation. Adaptive planning dimasukkan saja sebagai Teknik Pengaturan Zonasi;
• Membatasi penerapan campuran sistem discretionary hanya untuk pemanfaatan ruang dalam skala rencana tata ruang yang bersifat makro. Sehingga kebijakan-kebijakan nasional/lebih tinggi dibicarakan dan didiskusikan terlebih dahulu dengan stakeholders di tataran lokal untuk disepakati;
• Sebaiknya dimensi waktu rencana tata ruang dikembalikan kepada pembedaan jenis rencana makro, mezzo, dan detil/mikro. Semakin Makro semakin panjang dimensi waktunya karena semakin tidak akurat  forecasting-nya;
• Kedudukan dan keterkaitan rencana spatial dalam perencanaan pembangunan dan perencanaan anggaran perlu lebih rinci diatur sehingga  lebih mengikat, lebih jelas, dan lebih mudah dilaksanakan/diikuti (terutama oleh Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah);
• Aspek normatif dari penataan ruang  sebagai manajemen pemanfaatan sumberdaya untuk tujuan pembangunan wilayah dan kota perlu ditambah dengan norma pengaturan aspek teknokratis prinsipil seperti Sustainable Development (sesuai dengan 17 SDGs), Resilient Region/City, Smart Growth, Smart City, dan sebagainya. Meskipun untuk teknis implementasinya nanti dibutuhkan PP, Perpres, Permen, dan juklak-juknis lainnya yang lebih rinci.

Poin-poin penting yang disampaikan oleh ketua Ikatan Ahli Perencanaan (IAP):
•  Diperlukan kepaduserasian antar regulasi terkait penataan ruang dan tanah
•  Langkah pengembalian RTR sebagai matra spasial pembangunan melalui:

   (1) Menempatkan kembali RTR sebagai matra spasial

      (a) Pencabutan Surat Edaran Menko Perekonomian No. S‐163/M.EKON/07/2015 tentang Peninjauan Kembali dan Revisi RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota
        (b) Revisi Perpres No. 3/2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional, khususnya pasal 19 ayat 2

   (2) Mendorong Pemerintah dan DPR melakukan peninjauan kembali UU Penataan Ruang, terutama pada bagian pembagian peran pemerintah, sifat rencana tata ruang yang mutatis mutandis, dan ketentuan sanksi
   (3) Mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk mengharmonisasikan produk rencana tata ruang dengan informasi pertanahan
    (4) Meminta Pemerintah untuk menempatkan pengaturan ruang untuk darat, laut, udara, ke dalam satu UUPR secara harmonis.

Mia Amalia Kasubdit Tata Ruang Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas berpendapat bahwa perlu ditentukan masa depan mana yang akan dituju, rencana tata ruang atau RPJMN yang menterjemahkan visi-misi presiden. Bappenas sepakat dengan konsep jangka waktu RTR yang semakin detail jangka waktunya, juga lebih singkat daripada jangka waktu yang tingkat nasional. Terkait produk RTR, saat ini kondisinya terlalu banyak dan berjenjang, apakah hal tersebut memang konsep yang optimal atau masih dapat dioptimalkan menjadi lebih sedikit sehingga lebih efisien dan efektif.

Perwakilan Kemenko Bidang Perekonomian menyimpulkan permasalahan utama penyelesaian RTR adalah data yang tersedia dari segi kualitas dan kuantitas yang masih lemah. Sebagai contoh data pemetaan HGU dan HGB yang baru dipetakan 22 juta ha dari seluruh daratan Indonesia.

Perwakilan Kemen PU-PERA berpendapat bahwa dalam proses penyusunan UUPR banyak campur tangan politis, sehingga apa yang telah disusun sebelumnya mengalami perubahan setelah ditetapkan. Merubah UU harus memiliki justifikasi yang kuat, kebutuhannya untuk apa, masalah apa yang tidak terselesaikan dengan UU. Selain itu, perlu dilakukan uji pasal per pasal UUPR apabila dinyatakan tidak dapat menjawab permasalahan.

Hasil dan tindak lanjut dari retropeksi UUPR ini adalah Kementerian ATR/BPN akan menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan akan menyusun roadmap kegiatan penjaringan masukan stakeholders terkait lainnya disertai target yang jelas dalam rangka retropeksi UUPR. [RN]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 14 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 18 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 13 Kali

Tuliskan Komentar