Selasa, 24 November 2020, WIB
Breaking News

, 17 Jun 2016, 00:00:00 WIB, 18 View , Kategori : Tataruang


Pertemuan ini bertujuan untuk membahas penilaian daya dukung dan daya tampung dalam penyusunan RTRW KSN Jabodetabekjur.
Peserta yang hadir dari Kementerian ATR/BPN, KLHK, Bappenas, Kementerian PUPR, Bappeda DKI Jakarta, Bappeda Banten, Bappeda Jawa Barat, Akademisi dan Konsultan.

Beberapa hal penting yang dibahas dalam rapat tersebut meliputi:
• Proses revisi Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Jabodetabekjur saat ini masih terkendala karena belum adanya analisis DDTLH yang komprehensif;
• Analisis DDTLH yang saat ini dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN belum mengintegrasikan analisis wilayah darat dengan wilayah pesisir pulau-pulau kecil dalam analisis secara terpadu (sifatnya masih fragmented). Padahal pembangunan sudah berkembang ke arah laut yang menjadi krusial adalah masalah sosial terkait masyarakat yang mengandalkan hidup dari wilayah pesisir;
• DDTLH bersifat lintas administrasi sehingga dibutuhkan kelembagaan kerjasama lintas provinsi, kabupaten dan kota untuk menangani permasalahan seperti persampahan, penyediaan air bersih, infrastruktur kemacetan, dll. Sampai saat ini, konsep kelembagaan KSN Jabodetabekjur belum disusun;
• Beberapa dinamika pembangunan harus keluar rekomendasi pembangunannya dalam analisis DDTLH KSN Jabodetabekjur yaitu 1) reklamasi pantai dan pembangunan 17 pulau di Provinsi DKI Jakarta, 2) reklamasi di Provinsi Banten sebesar 9000 Ha, 3) NCICD, 4) Bandara Karawang, dll.
• Analisis DDTLH KSN Jabodetabekjur juga harus mampu mengeluarkan rekomendasi terkait LP2B, karena beberapa wilayah dalam KSN Jabodetabekjur merupakan daerah lumbung padi nasional seperti Kabupaten Cianjur.
• Kementerian LHK diharapkan segera dapat menetapkan Pedoman Penyusunan Analisis DDDTLH sehingga dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah.
• Perlu dilakukan penyelarasan nomenklatur penataan ruang mengingat masing-masing kota/kabupaten memiliki nomenklatur yang berbeda-beda definisinya.

Dalam kesempatan tersebut, Litbang KKP memberikan masukan terkait reklamasi Teluk Jakarta sebagai berikut:
• Pulau F,G,H: 1) Jarak Pulau G ke darat sekurang-kurangnya 500-600 meter dari titik surut terendah agar tidak mengganggu aktivitas nelayan, pipa dan kabel bawah laut dan PLTU Muara Karang; 2) Perizinan Pulau F agar dapat ditinjau kembali berada di kawasan sentra nelayan; 3) Perizinan Pulau H agar dapat ditinjau ulang karena mengganggu aktifitas PPS Nizam Zachman dan berpotensi menimbun pipa dan kabel bawah laut.
• Pulau C dan D: 1) Jarak Pulau C dan D diusulkan sekurang-kurangnya 200-400 m; 2) Pulau C dan Pulau P harus dipisahkan dari daratan sebesar 200 m; 3) Keberadaan aktivitas nelayan terganggu dengan adanya pembangunan Pulau C.
• Pulau P dan Pulau Q: Pembangunannya mengganggu aktivitas nelayan
• Pulau yang perlu dipertimbangkan izinnya: Pulau  C, E, F, H dan G

Sebagai tindak lanjut dari FGD ini akan dilakukan FGD pembahasan DDTLH KSN Jabodetabek secara berseri dalam membahas analisis DDTLH KSN Jabodetabekpunjur. (EY)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 12 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 17 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 11 Kali

Tuliskan Komentar