Selasa, 24 November 2020, WIB
Breaking News

, 15 Jun 2016, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (31/5). Dipimpin oleh Nugroho Tri Utomo selaku Direktur Perumahan dan Permukiman-Bappenas, FGD ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi sumberdaya yang ada dan kesenjangan (gap) terkait penanganan permukiman kumuh di Indonesia.

Pemerintah telah menjadikan penanganan perumahan dan permukiman kumuh sebagai prioritas pembangunan untuk mewujudkan “Kota Tanpa Permukiman Kumuh,” yaitu melalui (i) penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 Ha; (ii) peningkatan keswadayaan masyarakat di 7.683 kelurahan; dan (iii) peningkatan kualitas hunian untuk 1,5 juta rumah.

Bertempat di Royal Kuningan Hotel Jakarta, FGD ini dihadiri oleh Kementerian PUPR; Kementerian ATR/BPN; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Kesehatan; Praktisi dan Aktivis (Yayat Supriatna, Dodo Julliman, Wicak Sarosa, Dani Sutjiono, Parwoto Sugianto, Sri Probo, Urban Poor Consortium, Architecture Sans Frontieres, dan Housing Provision Experts Kemen.PUPR); Perguruan Tinggi (Univ. Tarumanegara, ITB, dan Univ. Trisakti); Bank Dunia dan Asian Development Bank.

Hasil pendataan terakhir yang dilakukan terkait pencapaian target “100-0-100” (target RPJMN 2015-2019 terkait perumahan dan permukiman) adalah:
-  70,97% dari 95,6 juta jiwa sudah terpenuhi akses air minum layak;

-  62,14% dari 117 juta jiwa sudah memperoleh akses sanitasi layak;

-  38.431 Ha teridentifikasi masuk kategori wilayah kumuh perkotaan; dan

-  3,4 juta jiwa tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH).

Dalam diskusi yang dilakukan, didapat beberapa poin penting terkait bagaimana cara mengatasi permukiman kumuh yang lebih efektif , untuk mencapai target RPJMN 2015 – 2019 dan SDGs, yaitu:
•  Dalam penanganan permukiman kumuh perkotaan, tidak dapat dilakukan dengan metode yang sama untuk tiap-tiap lokasi yang telah di identifikasi sebagai kawasan kumuh perkotaan. Perlu adanya pendekatan yang berbeda dengan memperhatikan kondisi sosial-ekonomi tiap lokasi dan melibatkan masyarakat secara aktif;
•  Perlu melakukan sinkronisasi tiap-tiap program terkait di tiap level pemerintah, serta pembagian fungsi tugas yang jelas. Pemerintah Daerah harus ditempatkan sebagai pemimpin/nahkoda yang bertanggung jawab pada setiap proses, dalam setiap kegiatan penanganan permukiman kumuh perkotaan. Sedangkan pemerintah pusat berfungsi dalam perbantuan teknis dan pendampingan sesuai kebutuhan dari pemda;
•  Fungsi fasilitator yang nantinya akan turun langsung dalam pelaksanaan KOTAKU merupakan fasilitator masyarakat, yang tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator proyek dengan harapan dapat berjalan lebih efektif. [AF]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 12 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 17 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 11 Kali

Tuliskan Komentar