Kamis, 26 November 2020, WIB
Breaking News

, 31 Mei 2016, 00:00:00 WIB, 17 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (20/5). Bertempat di ruang rapat Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya Kementerian KKP, telah diselenggarakan rapat koordinasi antara Dit. Produksi dan Usaha Budidaya KKP, Dit. Kenelayanan Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Dit. Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah dan Ruang Kemen. ATR/BPN, serta Dit. TRP Bappenas pada Jumat (20/5).

Pelaksanaan kegiatan Pra-Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (Pra SeHATKan) yang diusulkan oleh Dit. Produksi dan Usaha Perikanan dalam hal ini khusus bagi masyarakat nelayan untuk tahun 2017 diusulkan sekitar 15.400 bidang yang dilaksanakan di 22 Provinsi, namun karena ada kemungkinan pemotongan anggaran sekitar 30% oleh masing-masing K/L maka kemungkinan usulan tersebut akan dikoreksi.

Balok Budiyanto selaku Direktur Produksi dan Usaha Budidaya Kementerian KKP mengusulkan agar nomenklatur dalam Kemen. ATR/BPN dipisah antara perikanan tangkap dengan budidaya, karena selama ini di dalam Kemen. ATR/BPN masih menjadi satu sehingga menyulitkan bagi Dit. Produksi dan Usaha Budidaya untuk memberikan laporan dan kegiatan monitoring dan evaluasi.

Batas waktu pengusulan calon pembudidaya dan calon lahan yang sudah clean and clear dan  akan diusulkan oleh KKP melalui Dit. Produksi dan Usaha Budidaya KKP kepada Kemen. ATR/BPN adalah 10 Juni 2016, sedangkan data usulan masing-masing daerah tersebut akan diberikan kepada Kemen. ATR/BPN pada 30 Juni 2016.

Saat ini terdapat beberapa bidang tanah yang sudah dilakukan proses Pra SeHATKan di tahun 2015, namun belum bisa dilaksanakan proses sertipikasi di tahun 2016.

Subdit Pertanahan dari Dit. Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan kegiatan Pra SeHATKan:
a)    Kementerian ATR/BPN Harus dilibatkan sejak awal dalam proses verifikasi Pra SHAT artinya T-1, karena Kemen. ATR/BPN yang paling tahu persyaratan apa saja agar usulan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Kemen. ATR/BPN, seperti pola yang telah dilakukan oleh Dirjen Perikanan Tangkap;
b)    Bagian paling penting dalam setiap pelaksanaan Reforma Agraria adalah kegiatan pasca sertipikasi. K/L harus memberikan bantuan pendampingan dan permodalan agar tanah  yang telah diberikan tidak dijual kembali. Tanah yang diberikan seharusnya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat;
c)    Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan BPN Kabupaten harus dilibatkan dalam proses verifikasi awal usulan CPCL yang sudah clean and clear, hal ini dimaksudkan agar ada sinkronisasi terkait penganggaran atas usulan CPCL dari Dinas terkait kepada Kanwil dan Kantah;
d)    Perlu adanya Database dari setiap pelaksanaan Pra SHAT hingga terbitnya sertipikat tersebut, Database diperlukan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi atas kegiatan sertipikasi dan bantuan pemberdayaan yang telah dilakukan, sejauh mana kegiatan-kegiatan tersebut memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. [IK]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 17 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar