Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 31 Mei 2016, 00:00:00 WIB, 15 View , Kategori : Tataruang

Bandung, (27/5). Pembentukan kelembagaan bank tanah diharapkan dapat mengatasi permasalahan kesulitan mendapatkan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman sehingga dapat memenuhi kebutuhan perumahan bagi seluruh masyarakat hal ini disampaikan oleh Johny FS Subrata, Kepala Balai Perumahan dan Lingkungan Kementerian PUPERA dalam acara Diskusi Teknis Pengkajian Bank Tanah untuk Perumahan yang diadakan di Grha Wiksa Paniti, Bandung pada Jumat (27/5).

Beberapa narasumber yang dihadirkan dalam diskusi antara lain Kasubdit Pertanahan, Bappenas (Uke M. Hussein); Staf Pengajar Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, ITB (RM. Petrus Natalivan Indradjati); Kasubdit Pendayagunaan Tanah Terlantar, Kem ATR/BPN (Yuli Budiharto); dan Guru Besar Fakultas Hukum, Unpad (Prof. Ida Nurlinda).

Kelembagaan bank tanah amat diperlukan untuk penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan merupakan salah satu instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. Dengan demikian pembentukan lembaga bank tanah harus segera dilakukan. Selama ini praktek bank tanah justru dilakukan oleh pihak swasta yang sebenarnya bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bank tanah perlu dibentuk di bawah Kementerian ATR/BPN karena bukan merupakan lembaga yang membutuhkan tanah sehingga tidak memiliki conflict of interest. Pembentukan bank tanah harus dilakukan satu kesatuan dan tidak terpisah-pisahkan sehingga dalam pelaksanaannya dapat lebih optimal.

Salah satu negara yang dapat dijadikan acuan dalam pembentukan bank tanah adalah Singapore Land Autority (SLA). Dalam operasionalisasinya, lembaga tersebut tidak hanya mengadakan tanah tetapi juga mengelola dan menyewakan tanah kepada pihak lain. Pembelajaran di beberapa negara yang telah memiliki bank tanah, ada yang yang dibentuk di level nasional (state act) seperti di Belanda, Swedia, Amerika, Kroasia, Polandia. Sedangkan beberapa negara lain seperti Jerman, bank tanah dibentuk di tingkat negara bagian (regional).

Kendala yang menyulitkan pembentukan bank tanah di Indonesia antara lain banyak tanah yang sudah dikuasai oleh masyarakat baik dengan hak ulayat maupun hak menurut UUPA, keterbatasan anggaran pemerintah, dan data pertanahan yang belum teratur. Tanah terlantar merupakan salah satu tanah yang dapat dimanfaatkan sebagai obyek dari bank tanah. Namun demikian dalam penetapan tanah terlantar saat ini cukup sulit karena seringkali BPN kalah di pengadilan.

Usulan pembentukan BLU Bank Tanah perlu diselaraskan dengan PP 83/2015 tentang Perumnas yang juga mengamanatkan khusus untuk menyediakan tanah dan pembangunan permukiman masyarakat termasuk untuk pengembangan kota. Dengan demikian tidak menimbulkan konflik antara BLU dengan Perumnas. Berdasarkan UU No. 1/2011 penyediaan tanah untuk perumahan dapat berasal dari: tanah yang langsung dikuasai negara, konsolidasi tanah oleh pemilik tanah, peralihan/pelepasan hak oleh pemilik tanah, pemanfaatan dan pemindah-tanganan tanah barang milik negara/milik daerah, pendayagunaan tanah terlantar, dan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Pendanaan bank tanah dapat berasal dari memaksimalkan peran bank/lembaga pembiayaan perumahan, menurunkan suku bunga kredit perumahan yang masih tinggi, mengoptimalkan dana yang yang berasal dari pajak nilai lebih tanah (kepemilikan maksimum). [IK]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 14 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 18 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 13 Kali

Tuliskan Komentar