Kamis, 26 November 2020, WIB
Breaking News

, 25 Sep 2008, 00:00:00 WIB, 39 View , Kategori : Tataruang

Pontianak, Kompas - Baru 26 desa dari 113 desa di lima kabupaten di Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan wilayah Serawak, Malaysia, tanahnya terdata di Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Hal itu berisiko tanah di perbatasan bisa diklaim oleh negara tetangga.

Menurut Kepala Kantor Wilayah BPN Kalbar Emmiel Albert E Paloan, Rabu (24/9), seusai peringatan Hari Agraria Nasional ke-48 di Pontianak, pendataan tanah di daerah perbatasan baru berjalan dua bulan.

Yang sudah terdata adalah desa-desa di Kabupaten Sambas dan Bengkayang. Dalam waktu dekat, pendataan akan diteruskan ke Kabupaten Sanggau.

Pendataan atau Program Identifikasi Penguasaan, Pemanfaatan, Pemilikan, dan Penggunaan Tanah itu, menurut Emmiel, merupakan embrio pembuatan register tanah desa yang dilengkapi peta. Hal itu merupakan salah satu upaya mencegah pencaplokan wilayah oleh negara tetangga.

Gubernur Kalbar Cornelis dalam kesempatan sama menyatakan, pendataan dan sertifikasi tanah di daerah perbatasan menjadi prioritas. ”Harus ada kepastian hukum (atas tanah di perbatasan), sesuai titik koordinat yang ditetapkan oleh kedua negara,” katanya.

Emmiel menargetkan pendataan tanah seluruh desa di perbatasan selesai tahun 2009. Pendataan bisa dilanjutkan ke tahap sertifikasi. Ada dana APBN Rp 100 juta tiap desa untuk pendataan tanah, tetapi belum termasuk biaya sertifikasi tanah.

Berdasarkan data BPN Kalbar, sepanjang 1962-2006 telah diterbitkan sertifikat tanah untuk 809.262 bidang dengan luas tanah 1,25 juta hektar (ha) atau 9,23 persen luas Provinsi Kalbar. Tahun 2007 diterbitkan sertifikat tanah untuk 3.093 bidang dengan luas tanah 179,98 juta ha.

Sampai Juni 2008, BPN Kalbar menerbitkan sertifikat tanah sebanyak 511 bidang dengan luas tanah 15,7 juta ha.

Belum bersertifikat

Kepala BPN Lampung Adi Santoso seusai peringatan Hari Agraria Nasional, Rabu di Bandar Lampung, menyatakan, 60 persen bidang tanah di Lampung belum terdata dan bersertifikat.

Untuk membantu masyarakat menyertifikatkan tanah, BPN akan meluncurkan layanan rakyat untuk sertifikat tanah (larasita) mulai Oktober 2008.

”Tanah rakyat yang belum tersertifikasi banyak terdapat di Kabupaten Way Kanan, Tulang Bawang, dan Lampung Selatan. Di tiga kabupaten itu banyak perkebunan besar swasta,” katanya.

Larasita akan diluncurkan di delapan kabupaten dan Bandar Lampung, tetapi tidak termasuk Kota Metro dan Kabupaten Pesawaran. Pelaksanaannya dilakukan oleh mobil keliling yang dilengkapi alat kerja, termasuk internet dan radio komunikasi.

Menurut Adi, faktor penyebab banyaknya tanah belum tersertifikasi adalah terjadinya sengketa tanah antara masyarakat dan perusahaan perkebunan.

”Tanah-tanah yang menjadi obyek sengketa itu dibiarkan sehingga menjadi telantar dan tidak tersertifikasi,” kata Adi.

Kepala Bidang Sengketa Konflik Pertanahan BPN Lampung Radja Awal Harahap mengatakan, kendati konflik tanah banyak terjadi, angka penyelesaian kasus rendah. Pada tahun 2007, ada 81 kasus konflik tanah, tetapi yang bisa diselesaikan 25 kasus. Tahun 2008 konflik tanah menjadi 91 kasus dan yang bisa diselesaikan hanya 30 kasus.

Menurut Harahap, rendahnya angka penyelesaian konflik itu akibat minimnya anggaran BPN untuk menyelesaikan konflik.

Dengan larasita, petugas BPN akan mengetahui persis lokasi tanah, masalah yang terkait dengan tanah yang belum tersertifikasi, serta memberikan kepastian pelayanan yang bertanggung jawab dan adil. Bagi masyarakat, larasita akan meringankan beban dalam hal biaya sertifikasi. (WHY/HLN)



Tanah Perbatasan Belum Terdata
, 25 Sep 2008, 00:00:00 WIB, Dibaca : 39 Kali

Tuliskan Komentar