Sabtu, 28 November 2020, WIB
Breaking News

, 27 Mei 2016, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Bandung, (25/5). Konsep pengembangan kawasan aerotropolis Bandara Internasional Kertajati menjadi topik pembicaraan dalam FGD Pengembangan Wilayah Jawa Barat di Bappeda Jawa Barat pada Rabu (25/5). Dihadiri oleh Bupati Majalengka, Bappenas, Bappeda Jawa Barat, Kemenhub, Kemenperin, PU Pera, PT. BIJB, dan Akademisi.

Rencana Bandara Kertajati dan Aerocity berada dalam wilayah Kabupaten Majalengka yang merupakan bagian dari Wilayah Pengembangan Ciayumajakuning. Pengembangan Bandara Kertajati telah sesuai dengan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan dalam RTRWN, Perpres RTR Pulau Jawa-Bali, Perda RTRW Provinsi Jawa Barat, dan Perda RTRW Kabupaten Majalengka serta sesuai dengan daftar kegiatan strategis RPJMN 2015-2019.

Pengembangan Kawasan Aerotropolis dalam Perda RTRW Provinsi Jawa Barat dan Perda RTRW Kabupaten Majalengka disebut sebagai Kawasan Aerocity. Konsep aerotropolis/aerocity tidak memiliki definisi khusus tetapi pengertiannya adalah menggabungkan economic plan, urban planning, dan airport plan bekerja sama dengan pihak swasta.

Perda RTRW Jawa Barat mengamanatkan penyusunan 24 RTR KSP, salah satunya adalah KSP Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan Kertajati Aerocity. Rencana luasan Bandara Kertajati sebesar 1800 ha dan rencana luasan Kertajati aerocity/aerotropolis sebesar 3480ha.

Permasalahan yang masih mengganjal proses pembangunan bandara internasional ini antara lain rencana pengembangan bandara dan kawasan aerotropolis saat ini bertabrakan dengan ruas jalan Bantarjati-Sukajaya; Biyawak-Sukamulya; dan Kertajati-Kertasari. Hal tersebut perlu dipikirkan jalan keluarnya, karena merupakan jalur aktivitas utama masyarakat Majalengka.

Dari 10.000 lahan yang diajukan dalam Rancangan RDTR Kertajati, 6000 ha izinnya dari Pemerintah Kabupaten Majalengka dan 4000 ha merupakan tanah milik PT Perhutani, sehingga perlu dipikirkan pembebasan lahannya.

Direktorat Transportasi Bappenas mengarahkan untuk penyelesaian pembangunan Bandara Kertajati terwujud pada tahun 2018. Pengembangan kawasan aerotropolis/aerocity dilakukan dimulai tahun 2019.

Sutrisno selaku Bupati Majalengka menyampaikan beberapa poin penting terkait penerapan kawasan aerotropolis bandara internasional Kertajati, yakni:
1.  Perlu perencanaan dan penataan secara terintegrasi antara stakeholders terkait agar memberikan manfaat peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Majalengka.
2.  Perlu kepastian luasan aerocity/aerotropolis (delineasi kawasan) yang akan dikembangkan, rencana awal 3.200 ha, disepakati menjadi 3.480 ha, akan tetapi dalam rancangan RDTR tertulis 10.000 ha.
3.  Pembangunan Bandara dan pengembangan kawasan harus dapat memberikan multiplier effect kepada masyarakat Majalengka.
4. Perencanaan penyediaan instalasi air bersih merupakan kebutuhan yang mendesak untuk segera dilakukan.
5.  Permasalahan pembebasan lahan di area perencanaan tidak sederhana, karena kepemilikannya beragam.

Sementara itu Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan mengingatkan bahwa rencana pengembangan harus memperhatikan lingkungan sekitar lokasi pembangunan karena berdekatan dengan TN Gunung Ciremai dan prosentase Kawasan Hutan Konservasi dan Lindung. Pengadaan tanah untuk kegiatan ini sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan UU 2/2012 tentan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yaitu melalui pembebasan lahan atau dalam bentuk mekanisme kepemilikan saham.

Penyusunan RDTR Kertajati menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi karena tercantum sebagai Kawasan Strategis Provinsi. Penyusunan Peta RDTR Kertajati harus melalui proses asistensi dan validasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG). [RI, MA]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar