Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 19 Mei 2016, 00:00:00 WIB, 15 View , Kategori : Tataruang

Cipanas, (13/5). Kantor Staf Presiden (KSP) mengundang stakeholder untuk mendapatkan masukan terhadap draf Strategi Nasional (Stranas) Pelaksanaan Reforma Agraria.

Selama tiga hari (11-13 Mei) di Istana Kepresidenan Cipanas diadakan workshop yang dihadiri oleh Tim Reforma Agraria-Kantor Staf Presiden; Bappenas (Deputi Bidang Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan; Dit. Tata Ruang dan Pertanahan); Kemenko Perekonomian; Kem ATR/BPN; Kem Desa, PDTT; Kemendagri; KLHK; Akademisi; Civil Society Organization/CSO (KPA, SPI).

Terdapat perbedaan draf Stranas Pelaksanaan Reforma Agraria yang dipaparkan oleh KSP dengan Rancangan RKP 2017 Prioritas Nasional Reforma Agraria. Beberapa perbedaan tersebut antara lain:
a. Dalam paparan KSP terdapat 6 program prioritas yaitu: (1) Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria; (2) Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA); (3) Kepastian Hukum dan Legalisasi atas TORA; (4) Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas TORA; (5)  Pengalokasian Sumber Daya Hutan untuk dikelola oleh Rakyat; (6) Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah. Pada draf tersebut masih memasukkan Program Prioritas Pengalokasian Sumber Daya Hutan untuk dikelola oleh Rakyat, sedangkan dalam RKP 2017 Program Prioritas tersebut merupakan bagian dari PN Desa dan Kawasan Perdesaan;
b. Pada Program Prioritas Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah yang disampaikan KSP terdapat 5 Kegiatan Prioritas yaitu (1) Penyediaan Pedoman teknis dalam kerangka RA; (2) Pembentukan dan operasionalisasi gugus tugas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat pusat; (3) Pembentukan dan operasionalisasi gugus tugas pelaksanaan RA di tingkat daerah  (4) Penyusunan Perpres Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria; dan (5) Menyusun Prioritas Lokasi bagi Pelaksanaan Reforma Agraria. Kegiatan Prioritas 4 dan 5 berbeda dengan rancangan RKP 2017, yaitu (4) Penyusunan Perpres Lembaga Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum; (5) Menyusun Prioritas Lokasi Bagi Penyediaan Tanah untuk Kepentingan umum. Dengan demikian kegiatan prioritas terkait dengan penyediaan tanah tidak dimasukan dalam Stranas Reforma Agraria.

Terkait dengan adanya perbedaan antara Program Prioritas dalam draf Stranas dengan rancangan RKP 2017, kami mengusulkan agar disampaikan masukan tertulis melalui surat Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Kepala Staf Presiden.

Dalam sesi rapat kelompok, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan masuk ke dalam Kelompok 3 yang membahas program prioritas: (1) Pengalokasian sumber daya hutan untuk dikelola rakyat, dan (2) Kelembagaan pelaksanaan reforma agraria pusat dan daerah.

Poin-poin penting yang disampaikan oleh Direktorat TRP:
a. Perlu dipikirkan skema agar tanah yang merupakan obyek reforma agraria tidak dijual atau dipindahtangan kepada pihak lain;
b. Kelembagaan pelaksanaan reforma agraria tidak perlu dilakukan pada seluruh desa, namun hanya pada desa-desa yang dilakukan reforma agraria;
c. Penyusunan Perpres Stranas Reforma Agraria perlu sejalan dengan Perpres RKP 2017 agar kegiatan-kegiatan prioritas dalam Stranas tersebut dapat alokasi anggaran dan dapat dilaksanakan oleh K/L;
d. Program dan kegiatan prioritas dalam draf Stranas Reforma Agraria terdapat perbedaan dengan draf RKP 2017, seperti Program Prioritas Pengalokasian SD Hutan untuk Rakyat tidak masuk PN Reforma Agraria tetapi masuk dalam PN Desa dan Kawasan Perdesaan. Terdapat dua Kegiatan Prioritas yakni Penyusunan Perpres Lembaga Penyediaan Tanah, dan Menyusun Prioritas Lokasi bagi Penyediaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang tidak dimasukan dalam Stranas Reforma Agraria;
e. Dalam draf Stanas yang disampaikan perlu diperjelas peran masing-masing pihak sehingga pelaksanaan reforma agraria dapat dipantau dan dikendalikan dengan baik.

Kelembagaan pelaksanaan reforma agraria perlu disiapkan dengan baik dan mempunyai kewenangan yang kuat. Namun bentuk kelembagaan belum diputuskan dan akan dilakukan rapat lanjutan. Pada saat ini Kem ATR/BPN juga sedang menyiapkan Perpres tentang Reforma Agraria, untuk itu diperlukan koordinasi agar dapat sejalan dan tidak saling bertentangan.

Dalam draf Stranas Reforma Agraria belum ada skema pendanaan apakah melakukan realokasi dari program/kegiatan K/L yang sudah ada saat ini atau anggaran on-top. Hal ini dapat berimplikasi pada capaian target kegiatan masing-masing K/L sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019.

Tindak lanjut dari serial workshop ini adalah draf Stranas Reforma Agraria akan dirumuskan oleh tim perumus KSP kemudian draf tersebut akan dikonfirmasi kembali pada masing-masing K/L. [ES]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 17 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar