Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 19 Mei 2016, 00:00:00 WIB, 18 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (12/5). Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya mengundang Tim Teknis Reklamasi Pantai Utara Jakarta, beberapa Kementerian/Lembaga serta Pemprov DKI untuk membahas hasil kajian dari tim-tim teknis Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Saat ini, terjadi sejumlah pelanggaran Undang-Undang Lingkungan Hidup sehingga diputuskan untuk pemberhentian sementara seluruh kegiatan reklamasi di Pulau C, D, E, dan G. Lebih lanjut dibutuhkan amdal regional (amdal keseluruhan pulau).

Pelakasanaan reklamasi di Pulau C dan D dari sisi teknis belum dibuat tanggul sehingga akan berbeda dengan pola Pulau N, O, P, Q, dan hal ini akan menimbulkan sedimentasi. Reklamasi mengakibatkan terganggunya operasional bangunan vital PLN dan Pertamina karena adanya tumpang tindih bangunan bawah laut PLN dengan Pertamina serta gangguan kehidupan masyarakat sekitar, khususnya pada Pulau G, sehingga diperlukan review rencana reklamasi pada Pulau G.

Permasalahan Reklamasi Pantai Utara Jakarta perlu penegasan kesamaan pemahaman untuk pemberian izin, siapa yang berhak memberikan izin, apakah perlu dibuatkan Perpres atau tidak. Penguatan kegiatan pada masing-masing pulau, baik yang sudah direklamasi atau belum, bahwa kegiatannya tidak terpisahkan dengan Masterplan Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara atau yang lebih dikenal dengan NCICD (National Capital Integrated Coastal Development).

Hasil kajian Tim Bidang Kajian Lingkungan melaporkan bahwa ada pelanggaran izin lingkungan sehingga perlu dibuat perintah perbaikan dokumen lingkungan dan izin lingkungan dalam 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan penerbitan keputusan Menteri LHK.

Hasil kajian Tim Bidang Teknis dan Kebijakan:
- Sudah dilakukan penyegelan (penghentian sementara kegiatan) pulau C, D, dan G.
- Perlu ada peninjauan ulang DLKR/DLKP Tanjung Priok dan Sunda Kelapa mengingat hal ini masih mengacu pada SKB Menhub dan Mendagri No. 16/1972 dan SK No. 146/D/72.
- Pengembangan Port of Jakarta (Pulau N, O, P, Q) perlu Perpres tersendiri serta perlu dihindari tumpang tindihnya dengan rencana Pelabuhan Tarumanegara, Kabupaten Bekasi.
- Perlu ada penyelarasan pengaturan perizinan dalam RTR KSP Pantura Jakarta (UU 26/2007) dan RZWP3K (UU 27/2007 jo. UU 1/2014).

Tim Bidang Kajian Perizinan dan Penyelarasan Peraturan Perundang-undangan melaporkan masih terdapat tumpang tindih kewenangan dan perizinan. Tim ini mempertanyakan perihal status lahan reklamasi saat ini. Berdasarkan PP 16/2014 tentang Penatagunaan Tanah, seharusnya status lahan reklamasi dikuasai langsung oleh negara. Saat ini sedang dilaksanakan harmonisasi RPP Rencana Zonasi Ruang Laut. [DS, RA]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 15 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 19 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar