Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 18 Apr 2016, 00:00:00 WIB, 18 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (13/4). DPRD Kabupaten Kebumen berkunjung ke Sekretariat BKPRN untuk berkonsultasi perihal persoalan pemanfaatan ruang pada Rabu (13/4). Diterima oleh manager Sekretariat BKPRN Rinella Tambunan, DPRD yang diwakilkan oleh Pansus II ini mengharapkan masukan dari pemerintah pusat dalam rangka penyusunan Raperda tentang Perubahan Atas Perda No.4/2006 tentang Izin gangguan dan Perubahan Atas Perda No.11/2012 tentang Retribusi Izin Gangguan.

Kebumen merupakan kabupaten ke-2 termiskin di Provinsi Jawa Tengah dengan potensi unggulan sektor perikanan, kelautan, perdagangan, pertanian, kehutanan, dan pariwisata.

Saat ini, terjadi tumpang tindih kewenangan antara sektor perikanan dan sektor pariwisata di pesisir selatan Kabupaten Kebumen (garis pantai sepanjang ±60 km). Banyaknya tambak udang yang tidak memiliki izin (pada jarak 100 m dari bibir pantai) yang mengganggu potensi pariwisata pesisir pantai. Sementara semenjak terbitnya UU No. 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan ruang laut sejauh s.d 12 mil laut menjadi kewenangan provinsi. Dikhawatirkan pengaturan RZWP3K Provinsi Jawa Tengah tidak dapat menjawab persoalan di kawasan pesisir Kabupaten. Selain itu, terjadi pula alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Kebumen yang tidak diimbangi dengan pengendalian dari pemerintah.

Masukan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan terhadap persoalan pemanfaatan ruang di Kabupaten Kebumen:
o  Sejauh ini pembahasan di tingkat pusat terkait RZWP3K paska penetapan UU No. 23 Tahun 2014 adalah memasukkan substansi pengaturan RZWP3K kabupaten/kota sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari RZWP3K provinsi. Agar Pemda Kabupaten Kebumen melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi untuk mengakomodir pengaturan di kawasan pesisir.
o RTRW Kabupaten Kebumen yang pada tahun 2017 akan memasuki PK (Perda No. 23 Tahun 2012) dianjurkan untuk menacantumkan LP2B.
o  PK RTRW agar diselaraskan juga dengan RPJMD Kabupaten Kebumen yang saat ini sedang dalam tahap RPJMD transisi semenjak adanya pilkada.
o  Lebih jauh, untuk mempermudah pengendalian pemanfaatan ruang (termasuk di kawasan pesisir dan LP2B), dibutuhkan percepatan penyusunan RDTR dengan peta skala rinci yang berkualitas.
o  Sesuai arahan RPJMN 2015-2019, kedaulatan pangan difokuskan kepada tata niaga pertanian dengan K/L utama Kementan, Kemendag, dan Kemenko Bidang Perekonomian. Agar RPJMD Kabupaten Kebumen juga menyesuaikan dengan arahan RPJMN dan terus berkoordinasi dengan SKPD terkait di daerah.
o  Berkenaan dengan praktik tengkulak, diusulkan untuk pemberlakuan asuransi petani dan asuransi nelayan. [ZH]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 15 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 19 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar