Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 29 Mar 2016, 00:00:00 WIB, 19 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (18/3). Definisi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perdesaan tercantum di dalam dua undang-undang yang berbeda, yakni UU 26/2007 tentang Penataan Ruang dan UU 6/2014 tentang Desa. Dipimpin oleh Direktur Penataan Kawasan Kementerian ATR/BPN Doni Janarto Widiantono, rapat ini bertujuan untuk menyepakati definisi RTR Kawasan Perdesaan. Para pembahas yang hadir dari Bappenas yakni Direktorat Tata Ruang Pertanahan dan Direktorat Perkotaan Perdesaan.

Dalam dua undang-undang yang membahas tentang RTR Kawasan Perdesaan terdapat beberapa perbedaan:

UU 26/2007 tentang Penataan Ruang
•    Pasal 48 ayat (1)
Arahan penataan ruang kawasan perdesaan:
-    pemberdayaan masyarakat perdesaan
-    pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan
-    pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya
-    konservasi sumber daya alam
-    pelestarian warisan budaya lokal
-    penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan.
•    Pasal 48 ayat (2)
Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan pada : (a) kawasan perdesaan yang merupakan wilayah kabupaten; (b) kawasan yang secara fungsional berciri perdesaan yang mencakup dua atau lebih wilayah kabupaten pada satu atau lebih wilayah provinsi.
•    Pasal 49
Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang merupakan wilayah kabupaten adalah bagian dari RTRW Kabupaten (* sebagai RRTR, RTR KSK.
•    Pasal 51 Ayat 1
Rencana tata ruang kawasan agropolitan merupakan rencana rinci tata ruang 1 (satu) atau beberapa wilayah kabupaten.
•    Pasal 54 Ayat 3
Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan secara terintegrasi dengan kawasan perkotaan sebagai satu kesatuan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

UU 6/2014 tentang Desa
•    Pasal 83:
(1)    Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
(2)    Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:
a. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/ Kota
b.  Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan
c.  Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan dan pengembangan teknologi tepat guna
d.  Pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan.
•    Pasal 79:
Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kab/kota.
•    Pasal 80:
1) Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa
2) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
•    Pasal 84:
1) Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan aset desa dan tata ruang desa wajib melibatkan Pemerintah Desa.
2)  Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset desa untuk pembangunan Kawasan Perdesaan merujuk pada hasil musyawarah desa.

Kesepakatan yang dicapai dalam rapat ini adalah Kementerian ATR/BPN dalam menyusun NSPK RTR Kawasan Perdesaan seperti yang diamanatkan oleh UU 26/2007 tentang Penataan Ruang akan memperhatikan hal-hal berikut:
•    Penyusunan RTR Kawasan Perdesaan yang merupakan i) bagian dari wilayah kabupaten atau ii) kawasan fungsional yang berciri perdesaan yang mencakup dua atau lebih wilayah kabupaten pada satu atau lebih wilayah provinsi.
•    Penyusunan pedoman termasuk untuk pedoman kawasan agropolitan (salah satu bentuk karakter kawasan perdesaan).
•    Pedoman penyusunan RTR Kawasan Perdesaan akan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.
•    RTR Kawasan Perdesaan juga memuat rencana pola ruang dan rencana struktur ruang dapat bersifat lintas wilayah maupun tidak.
•    Persetujuan substansi belum disepakati teknis pelaksanaannya tetapi disarankan untuk tetap melibatkan Pemerintah Daerah agar dapat sinkron dengan Perda RTR yang lebih luas.
•    Proses delineasi kawasan perdesaan masih perlu didetailkan, agar tidak ada desa yang tidak terdelineasi. Hingga saat ini telah dikeluarkan data desa (bukan kawasan perdesaan) oleh Pemerintah Pusat, dan perlu dicermati kembali apakah data tersebut dapat dijadikan acuan, karena nomenklatur desa dan kawasan perdesaan merupakan dua hal yang berbeda. Terdapat penetapan target lokasi kawasan perdesaan yang akan diintervensi Pemerintah dalam RPJMN 2015-2019 yaitu di 39 kabupaten. 
•    RTR Kawasan Perdesaan diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dana desa.
•    Skala yang diusulkan 1:5000.
•  Untuk desa yang berada di dalam kawasan hutan masih perlu dibahas dengan Kementerian LHK pengaturannya.

Di akhir rapat, diharapkan perlu adanya pembahasan lebih lanjut antara Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian Desa PDT untuk menyepakati hal-hal dalam implementasi arahan penyusunan RTR Desa/RTR Kawasan Perdesaan, mengingat Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan menjadi salah satu prioritas nasional. [EY, ZH, RT]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 15 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 19 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar