Selasa, 24 November 2020, WIB
Breaking News

, 29 Mar 2016, 00:00:00 WIB, 13 View , Kategori : Tataruang

Pertemuan bertujuan untuk menyepakati definsi RTR Kawasan Perdesaan dikarenakan keduanya diatu roleh undang-undang yang berbeda yaitu UU no. 26/2007 tentang Penataan Ruang dan UU no. 6/2014 tentang Desa. 

Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten adalah bagian rencana tata ruang wilayah kabupaten.  Penataan ruang kawasan perdesaan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten dapat dilakukan pada tingkat wilayah kecamatan atau beberapa wilayah desa atau nama lain yang disamakan dengan desa yang merupakan bentuk detail dari penataan ruang wilayah kabupaten.  Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten merupakan alat koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat lintas wilayah. Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud di atas berisi struktur ruang dan pola ruang yang bersifat lintas wilayah administratif.

Dalam kesempatan tersebut, disampaikan oleh pimpinan rapat bahwa terdapat perbedaan definisi RTR Kawasan Perdesaan. Berdasarkan UU no.6/2014 tentang Desa bahwa penyusunan rencana tat ruang kawasan perdesaan secara partisipatif menjadi salah satu aspek pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kab/kota dan/atau/pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan aset desa dan tata ruang desa wajib melibatkan pemerintah desa. RTR desa juga ditetapkan dalam bentuk Perdes dan merupakan hasil musyawarah desa. Dimana RTR Desa bersifat administratif. Sedangkan berdasarkan UU no. 26/2007 tentang  Penataan Ruang. Nomenklatur RTR desa tidak dikenal yang dikenal yaitu RTR Kawasan Perdesaan (fungsional). RTR Kawasan perdesaan sifatnya fungsional sehingga dalam konstelasi perencanaan tata ruang masuk menajdi RRTR baik provinsi maupun kabupaten.

Beberapa kesepakatan dalam pembahasan antara lain mengenai:
•    Pedoman RTR Kawasan Perdesaan yang akan disusun adalah untuk kawasan perdesaan (fungsional) yang berada dalam satu wilayah atau dapat pula lintas wilayah bukan bersifat administratif.
•    Salah satu bentuk karakteristik kawasan perdesaan adalah kawasan agropolitan (UU 26/2007 tentang Penataan Ruang) yang pedomannya akan ditetapkan dalam bentuk PP.

Adapun beberapa poin yang belum disepakati antara lain:
•    Delineasi kawasan perdesaan
•    Penetapan perundang-undangan produk RTR Kawasan Perdesaan (kalau bentuknya RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota/Provinsi dalam bentuk Perda namun jika di luar itu belum ada).
•    Skala dan kedalaman muatan yang diatur.
•    Pengaturan untuk kawasan perdesaan dalam kawasan hutan.
•    Mekanisme proses penyusunannya (partisipatif (merupakan hasil Musdes)/teknokratik).

Sebagai tindak Lanjut dari pertemuan ini akan masih diperlukan adanya pembahasan lebih lanjut antara Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian Desa PDT untuk menyepakati hal-hal dalam implementasi arahan penyusunan RTR Desa/RTR Kawasan Perdesaan mengingat Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan menjadi salah satu prioritas nasional. (EY,SY)

 

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 12 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 17 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 11 Kali

Tuliskan Komentar