Selasa, 24 November 2020, WIB
Breaking News

, 16 Mar 2016, 00:00:00 WIB, 15 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (14/3). Guna menindaklanjuti Rapat Harmonisasi Rancangan PP Revisi RTRWN di Kemenkumham pada 1 Maret 2016, bahwa akan ada pertemuan khusus antara Bappenas dengan Kementerian ATR/BPN, maka diadakanlah rapat pembahasan yang bertempat di Gedung Madiun Lantai 3 Bappenas. Dihadiri oleh Dit. Transportasi; Dit Perkotaan dan Pedesaan; Dit. Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal; Dit Kelautan dan Perikanan; Dit. Industri, IPTEK, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif; serta Dit. Kehutanan. Rapat ini bertujuan untuk menajamkan masukan Bappenas terhadap RPP RTRWN tersebut.

Beberapa masukan dari direktorat-direktorat yang hadir antara lain
Masukan dari Dit. Perkotaan dan Pedesaan:
•    Penyempurnaan pasal 5 (2), pasal 5 (2a), pasal 5 (2c), pasal 8 (3d), pasal 8 (3e), pasal 66 (2d)
•    Penyempurnaan penjelasan pasal 5 (2a) dan Penjelasan umum paragraf 1
•    Memasukkan pasal terkait kebijakan kota baru pada pasal 5.

Masukan dari Dit. Transportasi:
•    Penyempurnaan definisi pelayaran rakyat pada Penjelasan pasal 36 (4e)
•    Masih diperlukan konfirmasi List kesesuaian jalan bebas hambatan dengan RPJMN 2015-2019 dari Dit. Transportasi
•    Masih diperlukan konfirmasi tatanan kepelabuhanan nasional dan kebandarudaraan nasional dari Dit. Transportasi
•    Perlu pasal khusus tentang penataan ruang bawah tanah.Penataan ruang bawah tanah penting untuk transportasi di kota-kota besar yang akan menjadi aset penting negara.

Masukan dari Dit. Kelautan dan Perikanan:
•    Materi RTRLN sebaiknya ditetapkan menjadi satu PP dengan RTRWN, termasuk skala peta yang dipakai dan menjamin aspek keterpaduan diantara keduanya.
•    Namun jika terjadi kesulitan untuk dibuat dalam PP yang sama, maka perlu dibuat klausul yang menyatakan bahwa kedua peta RTRWN dan RTRLN harus memiliki unsur keterpaduan/integrasi.
•    Sebagai bentuk integrasi RTRWN dan RTRLN, pelabuhan perikanan masuk ke dalam Perubahan PP RTRWN, sehingga diperlukan pasal tambahan setelah pasal 36.

Masukan dari Dit. Perbatasan:
•    Definisi Kawasan Perbatasan menurut RTRWN masih pada skala kabupaten. Perlu penyamaan definisinya dengan UU 43/2008 “perbatasan adalah kecamatan yang berhadapan langsung dengan negara tetangga”.
•    Penetapan PKSN baru: Lhokseumawe, Medan, Bengkalis, Terempa, Tou-lumbis, Tarakan, Kwandang, Toli-toli, Manokwari, dan Biak. Penetapan tersebut tidak sesuai dengan dua kriteria, yakni potensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga dan fungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga.

Tindak lanjut dari rapat pembahasan ini adalah Dit. Tata Ruang dan Pertanahan akan menyusun paparan masukan Bappenas pada rapat dengan Kementerian ATR/BPN dan Kemenkumham. Seluruh Direktorat Bappenas yang terlibat dalam RPP RTRWN ini diharapkan hadir dalam rapat tersebut. (RI, RA)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 12 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 16 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 11 Kali

Tuliskan Komentar