Senin, 30 November 2020, WIB
Breaking News

, 08 Mar 2016, 00:00:00 WIB, 17 View , Kategori : Tataruang

Kegiatan diselenggarakan dalam rangka Revitalisasi dan Reorganisasi Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Tingkat Nasional.  Pertemuan dipimpin oleh Ibu Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas, Ibu Dr. Endah Murtiningtyas. Dalam kegiatan forum ini disampaikan bahwa telah diterbitkan SK Kepala Bappenas No. KEP.52/M.PPN/HK/12/2009 tentang pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS tingkat nasional yang diketuai oleh Prof. Dr. Emil Salim, dengan Wakil Ketua I Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA. Dalam hal ini Deputi Pengembangan Regional menjadi anggota tim forum.

Isu terkait dengan pengelolaan DAS: dibutuhkan adanya lembaga yang dapat berperan sebagai wadah koordinasi, konsultasi dan komunikasi para pihak berbasis komitmen bersama untuk membantu mendukung keterpaduan pengelolaan DAS. Alasan perlu dilakukan revitalisasi dan reorganisasi forum DAS Nasional: (a) terbitnya dasar hukum pembentukan PP 37/2012 dan Permenhut 61/2013, (b) perubahan nomenklatur Jabatan serta kementerian/lembaga (Perpres 7/2015 tenatng organisasi dan kementerian negara), (c) anggota hanya dari Kementerian/lembaga (tidak sesuai dengan Permnehut 6/2013 tenatng forum koordinasi DAS) serta (d) selama ini forum DAS Tingkat Nasional terkesan hanya menjadi tanggungjawab Kementerian LHK (Kemenhut).

Beberapa point diskusi yang muncul diantaranya bahwa pelaksanaan forum DAS Tingkat nasional masih belum optimal. Perlu mempelajari pengelolaan DAS di Solo. Dalam kesempatan tersebut, Prof. Emil Salim memberikan arahan: (a) pengelolaan DAS Tingkat nasional harus berbasis "One River, One Plan, dan One Integrated Management", (b) Forum DAS harus dihadiri oleh stakeholders yang sangat emngerti tentang sungai di daerahnya, (c) rekomendasi restorasi hulu-hilir harus diterapkan dan perlu mekanisme insentif dan disinsentif dalam pelaksanaannya serta diharapkan Bappenas harus dapat menjamin pendanaan seluruh perencanaan dan pengelolaan DAS terdanai. Selain itu Rencana Gerakan Nasional Kemitraan Penyelematan AIr (GNKPA) perlu ditegrasikan dengan rencana yang akan disusun oleh Forum DAS tingkat nasional.

Sebagai hasil dari forum ini akan dibentuk tim kecil untuk merumuskan arah dan revitalisasi Forum DAS tingkat nasional dengan mempelajari dan mengintegrasikan rencana GNKPA ke dalamnya serta forum DAS ini sebaiknya dilakukan berbasis pendekatan sungai, bukan pendekatan administrasi wilayah dan tidak dijadikan satu forum. (SY)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 21 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar