Senin, 30 November 2020, WIB
Breaking News

, 08 Mar 2016, 00:00:00 WIB, 17 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (8/3). Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas bersama BNPB mengadakan rapat koordinasi bersama para K/L guna membahas sinkronisasi program dan kegiatan yang berdimensi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) khususnya yang diamanatkan dalam RPJMN yang nantinya akan dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017. Program berdimensi PRB ini antara lain mendukung upaya penanganan darurat saat bencana, dan pemulihan pasca bencana yang menjadi tugas dan kewenangan masing-masing K/L.

Sesuai amanat UU No.24/2007, penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Strategi nasional bidang penanggulangan bencana yang terdapat di RPJMN 2015-2019 ialah 1) Internalisasi PRB dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di pusat dan daerah; 2) Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana; 3) Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Sekretaris Utama BNPB Dody Ruswandi selaku pimpinan rapat mengatakan bahwa BNPB dan K/L akan bersama-sama melaksanakan amanat RPJMN 2015-2019 dalam menurunkan indeks risiko bencana.

“BNPB akan berfungsi sebagai filling the gap dalam pelaksanaan PRB. BNPB bersama K/L akan terus meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam penjabaran dan pelaksanaan kebijakan pembangunan yang berdimensi PRB”, kata Dody.

Tahun 2016, pemantauan dan evaluasi akan dilaksanakan dengan sasaran memperoleh hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan APBN yang dilaksanakan oleh K/L. Melalui kegiatan koordinasi, BNPB akan memulai koordinasi penanggulangan bencana sejak proses perencanaan dengan dukungan Bappenas, sehingga pada tahun 2017-2019 kualitas penyelenggaraan PB dapat terus ditingkatkan.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Arifin Rudiyanto berpesan agar K/L mengintegrasikan upaya-upaya PRB dalam Program Prioritas atau Kegiatan Prioritas RKP 2017. Diharapkan pula K/L melakukan penajaman Kegiatan Prioritas dalam mendukung PRB (lokasi, target dan pendanaannya) dalam bilateral meeting RKP 2017.

Harus dilakukan pengidentifikasian program yang terkait PRB agar jelas program mana yang memakai dana pola normal, dana cadangan, atau dana darurat. Indonesia bisa belajar dari Jepang sebagai negara yang memiliki risiko bencana tertinggi di dunia.

Rapat koordinasi ini akan dilanjutkan dengan rapat teknis BNPB dengan K/L terkait, khususnya dengan biro-biro perencanaan. [RA]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 21 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar