Senin, 23 November 2020, WIB
Breaking News

, 08 Mar 2016, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Kegiatan koordinasi ini dilakukan sebagai upaya untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan bidang pertanahan sebagaimana tertuan dalam white paper kebijakan pertanahan nasional yang meliputi: kebijakan pendaftaran tanah sistem publikasi positif (stelstel positif), kebijakan redistribusi tanah dan access reform, kebijakan penyediaaan tanah untuk kepentingan umum, dan kebijakan sumberdaya manusia bidang pertanahan, serta kegiatan-kegiatan koordinasi lintas sektor dan daerah. secara umum, capaian pelaksanaan kegiatan tersebut pada tahun 2015 telah sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Namun demikian, terdapat beberapa kegiatan yang harus dilanjutkan pada tahun-tahun mendatang.

Dalam rangka mewujudkan sistem pengelolaan pertanahan yang berkeadilan maka dibutuhkan koordinasi yang intensif dari berbagai pemangku kepentingan terkait yang melibatkan Kementerian/Lembaga. Dari beberapa tahun sebelumnya, ada bagian temuan yang telah teridentifikasi seperti luas wilayah nasional yang terdiri atas luas wilayah hutan dan luas wilayah non hutan yang masih ada perbedaan data antara Kementerian ATR/BPN dengan BIG. selain itu juga telah teridentifikasi juga cakupan peta dasar pertanahan,cakkupan bidang tanah bersertipikat, serta permasalahan dan capaian pelaksanaan reforma agraria, teridentifikasi proporsi juru ukur terhadap total pegawai BPN, beban tunggakan sertipikat tanah transmigrasi,  serta permasalahan pelaksanaan program agraria daerah (PRODA) di Kalimantan Timur.

Oleh karena itu, pertemuan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran pokok-pokok kegiatan dan capaian tim koordinasi strategis di tahun 2015 yang meliputi (a) penyusunan rencana intervensi kebijakan, dan (b) koordinasi lintas sektor dan daerah.

Dari diskusi yang ada kiranya dapat dipahami bahwa untuk roadmap dari kegiatan reforma agraria ini mengacu pada RPJMN 2015 -2019 yang selanjutnya teknis pelaksanaan dalam tiap tahunannya dituangka dalam RKP bidang pertanahan dalam bentuk koordinasi dengan mitra kementerian lembaga terkait dalam hal ini sekretariat tim koordinasi reforma agraria nasional.

Kementerian ATR/BPN berharap Bappenas dapat mengawal dari pelaksanaan kegiatan reforma agraria nasional ini yang tidak hanya dari sisi perencanaan tetapi penganggaran sampai dengan monitoring evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan terkait lintas sektor dan daerah sehingga kegiatan ini menjadi sangat  penting dan menjadi prioritas utama dalam program pembangunan nasional nantinya (SY).

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 12 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 16 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 11 Kali

Tuliskan Komentar