Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 23 Sep 2008, 00:00:00 WIB, 30 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, Kompas - Departemen Pekerjaan Umum meminta agar lahan pengganti kawasan hutan, yang digunakan untuk pembangunan jalan tol di Pulau Jawa, tidak harus dalam satu wilayah administrasi. Pencarian lahan pengganti dalam satu wilayah dinilai akan sangat sulit dan mahal.

Menurut Departemen Kehutanan, Ditjen Bina Marga Departemen PU menunggak 44.000 hektar lahan pengganti kawasan hutan untuk pembangunan infrastruktur di Pulau Jawa.

”Kami sedang memverifikasi lokasi lahan bagi penggantian kawasan hutan. Departemen PU mempunyai waktu dua tahun dan pasti akan mengganti hutan-hutan itu,” kata Kepala Subdit Pengadaan Lahan Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen PU Wijaya Seta, Senin (22/9) di Jakarta.

Wijaya menjelaskan, untuk ruas Tol Bandara Sedyatmo, Departemen PU menggunakan lahan milik Dephut seluas 13 hektar. ”Bila diharuskan mencari lahan seluas 26 hektar sebagai lahan pengganti di Jakarta, jelas sangat sulit,” ujarnya.

Tanggung jawab Ditjen Bina Marga, menurut Wijaya, bukan hanya membeli lahan pengganti. Bina Marga juga harus mereboisasi lahan-lahan itu agar serupa dengan hutan, sebelum digunakan untuk jalan tol.

Untuk tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang atau Cipularang, misalnya, hingga kini Bina Marga belum mendapat lahan pengganti kawasan hutan seluas 40 hektar. ”Kami akan mencari lahan pengganti di berbagai provinsi. Kami yakin masih ada lahan di Pulau Jawa ini yang dapat dibeli,” ujar Wijaya.

Lahan Trans-Jawa

Pekan lalu, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Nurdin Manurung menyatakan, dari 4.783,29 hektar kebutuhan lahan untuk Tol Trans-Jawa, seluas 385,7 hektar adalah lahan kehutanan dan 161,1 hektar perkebunan.

”Dalam rapat di Kantor Wakil Presiden, disimpulkan, pembangunan tol dapat dimulai bersamaan dengan pengurusan izin dari Departemen Kehutanan,” ujar Nurdin. Ditargetkan, pembangunan Tol Trans-Jawa (Jakarta-Semarang) selesai tahun 2011, dengan catatan tidak ada masalah pembebasan lahan.

Dari tabel progres pengadaan tanah BPJT diketahui, pada ruas Tol Semarang-Solo penggunaan lahan kehutanan seluas 22,4 hektar menunggu izin Menteri Kehutanan. Di ruas Tol Mantingan-Kertosono, ada penolakan dari Perum Perhutani.

Penolakan itu terkait dilewatinya lahan hutan di Kabupaten Ngawi seluas 21,1 hektar oleh jalur tol di seksi 1 Tol Mantingan-Kertosono. Perum Perhutani juga menolak dilewatinya hutan di Kabupaten Madiun (76,95 hektar) oleh jalur tol di seksi 4 Tol Mantingan-Kertosono.

Djoko Setijowarno, pakar transportasi dari Unika Soegijapranata, sejak awal mengingatkan, adanya alih fungsi hutan dalam pembangunan Tol Trans-Jawa.

”Pemerintah tak pernah tegas mengawasi perubahan tata ruang. Bila tol dibangun, tak hanya hutan yang berubah fungsi, tetapi juga ribuan hektar lahan pertanian di Jawa,” ujar Djoko.

Oleh karena itu, menurut Djoko, optimalisasi kereta api sebagai tulang punggung transportasi di Jawa lebih memungkinkan. Apalagi, sejak zaman Belanda, jalur kereta api telah dibebaskan selebar 12-22 meter sehingga tidak lagi membutuhkan pembebasan lahan untuk membangun prasarana rel ganda.

”Karena jalur rel di Jawa sudah dibangun Belanda sejak tahun 1800-an, tata guna air di sepanjang rel juga tidak berubah,” tutur Djoko.

Namun, bila jalan tol yang dibangun, kata Djoko, belum tentu ada jaminan air mengalir dari hulu ke hilir meskipun telah dibangun drainase dan saluran irigasi. (RYO)



Pembebasan Lahan Perlu Sosialisasi
, 13 Feb 2009, 00:00:00 WIB, Dibaca : 23 Kali
Proses Pembebasan Lahan Alot
, 13 Okt 2008, 00:00:00 WIB, Dibaca : 28 Kali
Sulit, Lahan Pengganti di Satu Wilayah
, 23 Sep 2008, 00:00:00 WIB, Dibaca : 30 Kali

Tuliskan Komentar