Sabtu, 28 November 2020, WIB
Breaking News

, 04 Mar 2016, 00:00:00 WIB, 18 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (1/3). Bertempat di Kementerian Hukum dan HAM, rapat ini bertujuan untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) RTRWN.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sebagai instrumen dan matra spasial pembangunan nasional dapat mendorong perwujudan keterpaduan pembangunan nasional, keserasian antarwilayah dan antarsektor, serta perwujudan pertahanan keamanan negara. RTRWN saat ini dianggap belum dapat menjawab perwujudan kemandirian ekonomi dengan membangun kedaulatan pangan dan kedaulatan energi.

RTRWN menjadi acuan penyusunan rencana pembangunan daerah dan rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota. Hasil PK RTRWN menunjukkan bahwa sistem perkotaan nasional; sistem jaringan jalan nasional; sistem jaringan jalan kereta api nasional; sistem jaringan transportasi sungai, danau, dan penyebrangan; sistem tatanan kepelabuhanan; sistem tatanan kebandarudaraan; sistem jaringan energi nasional; sistem jaringan telekomunikasi nasional; sistem jaringan sumber daya air; kawasan lindung nasional; kawasan budidaya yang bernilai strategis nasional (kawasan andalan); dan kawasan strategis nasional penetapannya perlu direvisi.

Ada poin-poin masukan yang disampaikan oleh perwakilan beberapa kementerian:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
a)  Akan mencermati KLHS RTRWN;
b) Akan merumuskan kebijakan, strategi, dan arahan zonasi untuk mempersatukan kawasan dalam satu kesatuan ekosistem termasuk permasalahan Kebakaran Hutan, Lahan Gambut, dan Ketahanan Pangan;
c)  Kriteria terkait Hutan Produksi harus dikembalikan kepada UU 41 Tahun 1999 tentang kehutanan;
d) Lampiran terkait Kawasan Hutan Lindung, sebaiknya tidak dicantumkan namanya tetapi jumlah setiap provinsi;
e) Dalam hutan lindung bisa digunakan mekanisme Hak Pinjam Pakai untuk kegiatan Pertahanan dan Keamanan.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
a)  RTRWN diharapkan menjadi payung hukum yang mewadahi kegiatan Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Proyek Strategis Nasional;
b)   Lampiran indikasi program harus memuat daftar KEK dan KI yang telah ditetapkan;
c)   Perubahan penamaan trase pada indikasi program Jalur KA cepat “Jakarta-Bandung-Semarang-Surabaya (Jalur, Depo, Stasiun).

Kementerian Perhubungan
a)   Jalur kereta api di Pulau Papua harus sampai Merauke;
b)  Terminologi mengenai jenis angkutan dalam pasal 21-37 harus disesuaikan dengan terminologi di Kemenhub.

Kementerian Dalam Negeri
a)  Perubahan meteri dalam RTRWN sebaiknya disinkronkan dengan Perda RTRWP yang telah ditetapkan;
b)  Pasal terkait Kawasan Rawan Bencana sebaiknya dihidupkan kembali;
c)  Perlu kesepakatan dengan Pemerintah Daerah: i) Aceh terkait penetapan kawasan ekosistem leuser; ii) Surabaya: Trase jalan tol.

Kementerian Pertahanan
Pengaturan terkait kawasan lindung sebaiknya ada  pasal yang memuat bahwa dapat dipergunakan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan.

Sekretariat Kabinet
a)  Perlu kesinergian pengaturan antara RTRWN dengan RTRLN harus termasuk pengaturan pipa kabel bawah laut;
b)  Direncanakan akan ditetapkan dalam Perpres yaitu 10 destinasi pariwisata nasional, perlu diantisipasi dalam RTRWN;
c)  Pasal 82 (3) perlu diperjelas bahwa penetapan KSN selain dalam PP RTRWN dapat dilakukan dan diatur minimal dalam peraturan presiden;
d)  Pada pasal 52, arahan terkait ruang laut dalam PP RTRWN hilang pengaturannya didalam RPP. Perlu dihidupkan kembali.

Sekretariat Negara
a)  RTRWN harus bersinergi dengan kegiatan Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Proyek Strategis Nasional;
b) Saat ini sedang ada pembahasan penetapan KEK Tanjung Kelayang, Provinsi Bangka Belitung, perlu diantisipasi dalam RTRWN;
c)  Terkait kawasan rawan bencana dimasukkan dalam kawasan budidaya harus ada kriteria tertentu untuk pencegahan bencana dan mitigasi bencana.

Kementerian Pariwisata
a)  Perlu bersinergi dengan PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional;
b)  10 destinasi pariwisata nasional yang direncanakan perlu ditinjau kembali, harapan ditetapkan menjadi KSN.

Kementerian ESDM
a) Pasal 5(3e) perlu ditambahkan “mengembangkan jaringan pipa dan fasilitas” bukan hanya “jaringan transmisi dan distribusi”;
b) Perlunya memasukan kata “memasukkan informasi geologi di setiap pembangunan yang bersifat strategis” pada kebijakan dan strategi di batang tubuh RPP;
c)  Terdapat beberapa lokasi pembangkit listrik nasional belum ditetapkan dalam Lampiran VA RPP RTRWN;
d)  Terdapat rencana dari LAPAN bawwa di Morotai akan dibangun Bandara Antariksa Nasional (air space tidak boleh melewati kawasan ini).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pengaturan air minum dalam perkotaan sebaiknya diatur dalam skala regional.

Plt. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Bappenas
a)  Perlu ada klausul yang menjembatani bahwa RTRWN menjadi dasar Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan, periodisasi indikasi program sebaiknya dimulai dari Tahun 2016 dan jangka waktunya disesuaikan dengan RPJMN;
b)  RTRWN harus menjadi payung hukum ruang untuk Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019;
c)  Kebijakan Satu Peta (KSP) dapat dijadikan alat operasional untuk pelaksanaan RTRWN dan sebaiknya dituliskan dalam pasal/penjelasan;
d)   Perlu integrasi antara RTRWN dengan RTRLN.

Direktorat Kelautan dan Perikanan, Bappenas
Pembangunan Indonesia ke depan akan berorientasi kepada pembangunan wilayah maritim, RTRWN harus mampu menjembatani hal tersebut.

Direktorat Transportasi, Bappenas
Untuk program pembangunan prioritas nasional yang sifatnya dinamis seperti trase dalam bidang transportasi sebaikny diatur flexible dalam RTRWN.

Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Bappenas
a)  Penetapan lokasi Inkubasi kota baru dalam RPJMN 2015-20019 perlu diakomodir dalam RTRWN;
b) Penetapan KSN dari sudut kepentingan ekonomi (perkotaan) sebaiknya juga menetapkan: i) Kawasan Perkotaan Metropolitan PalapaPadang, Lubuk Alung,Pariaman; ii) Kawasan Perkotaan Metropolitan Mataram Raya (Mataram, Lombok Barat, Lombok Timur,Lombok Tengah, Lombok Utara); iii) Kawasan perkotaan metropolitan Bandung Raya (Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab.Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab.Majalengka, Kab. Sumedang) sebagai KSN. Hal ini sesuai dengan RPJMN 2015-2019;
c)  Indikator-indikator SDG’s perlu dimasukkan ke dalam materi RPP RTRWN. [RI, RA]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar