Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 04 Mar 2016, 00:00:00 WIB, 15 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (1/3). Pencegahan konversi lahan melalui pelaksanaan LP2B masih terdapat permasalahan, yakni regulasi perlindungan LP2B dari UU 41/2009 dan PP turunannya sudah disahkan namun pelaksanaan di lapangan tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil kajian Dit. Pangan dan Pertanian Bappenas tahun 2015, hal ini disebabkan oleh:
- Sosialisasi LP2B tidak dilakukan secara menyeluruh diterima pihak kabupaten sehingga informasi LP2B sangat terbatas;
-  Tidak sinkronnya data hasil pencitraan, data PU, RTRW Kabupaten, Dinas Pertanian Kabupaten dan data BPS terhadap luasan lahan sawah;
-  Alih fungsi lahan sulit dideteksi dan ditindak karena terkait karena terkait instansi lainnya;
-  Alih fungsi komoditas sangat bergantung pada petani itu sendiri;
-  Nilai material yang besar harus disediakan oleh dinas jika petani setuju dengan LP2B, padahal anggaran terbatas;
-  Belum adanya pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan LP2B;
-  Kesulitan dalam penentuan insentif dan disinsentif karena belum siapnya konsekuensi yang akan diterima saat penetapannya.

Solusi yang ditawarkan oleh Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan LP2B dan untuk dimasukkan ke dalam matriks RKP 2017 Bidang Kedaulatan Pangan antara lain:
-  Pemetaan lahan KP2B (Kementan) sebagai acuan bagi daerah dalam menetapkan lokasi LP2B;
- Pengintegrasian lahan KP2B ke dalam RTRWN, terutama mengingat tahun ini PP RTRWN sedang direvisi sehingga merupakan momentum yang tepat (Kementan);
-  Perumusan mekanisme insentif pelaksanaan LP2B (Kementan);
-  Mekanisme pengalokasian dana APBN dana APBD untuk insentif LP2B (Kementan);
-  Pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah dalam percepatan pengintegrasian LP2B ke dalam Perda Tata Ruang Daerah (Kementerian ATR/BPN).

Hasil diskusi dengan Kementerian Pertanian dan Kemenko Bidang Perekonomian, pelaksanaan perlindungan LP2B yang disepakati untuk RKP 2017 yaitu: i) penyediaan data spasial/peta hanya untuk lahan sawah; ii) pembinaan Kemen ATR/BPN kepada pemda dalam mengintegrasikan LP2B ke dalam RTRW tetap dilakukan; dan iii) sosialisasi LP2B oleh Kementan ke Pemda akan terus dilakukan.

Selain itu, pelaksanaan cetak sawah dalam RKP 2017 meliputi kegiatan SID (updating lokasi dan ketersambungan lokasi dengan akses terhadap waduk dan jaringan irigasi) serta perluasan/cetak sawah. Target-target tiap kegiatan sudah ditetapkan dan akan diintegrasikan ke dalam matriks SIMU RKP 2017. [ZH, EY, AS]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 14 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 17 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 13 Kali

Tuliskan Komentar