Senin, 30 November 2020, WIB
Breaking News

, 25 Feb 2016, 00:00:00 WIB, 18 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (23/2). Rapat yang diadakan di Hotel Mercure Jakarta ini bertujuan untuk membahas koordinasi terkait cakupan dalam Rperpres tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perbatasan Negara (KPN) di Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulaweswi Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dihadiri oleh perwakilan dari Bappenas; Kemenko Perekonomian; Kemendagri; Kementerian ATR/BPN; Kemenkum HAM; serta Sekretariat Kabinet, kesimpulan yang dihasilkan yakni penetapan opsi delineasi RTR KPN di Kota Bitung, Kota Manado dan Kota Tarakan belum disepakati dan akan ditindaklanjuti dengan Rapat Koordinasi di Tingkat Eselon 1.

Terdapat permasalahan delineasi cakupan RPerpres RTR Kawasan Perbatasan Negara yang memasukkan Kota Manado, Kota Bitung dan Kota Tarakan yang berpotensi menimbulkan permasalahan antara pemerintah pusat dan daerah karena pertentangan kewenangan perizinan antara pusat dan daerah. Pendelineasian wilayah perbatasan (laut) belum didefinisikan di dalam UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dengan segala konsekuensi positif dan negatif, ada 4 (empat) opsi yang ditawarkan dalam menyelesaikan permasalahan penentuan delineasi kawasan perbatasan laut negara, yaitu:
Opsi 1:
Delineasi hanya memasukkan kecamatan terluar (tidak memasukkan keseluruhan wilayah administrasi Kota Manado, Bitung dan Tarakan) dalam cakupan Kawasan Perbatasan Negara.
Opsi 2:
Delineasi diusulkan oleh Kementerian ATR/BPN, yaitu tetap memasukkkan keseluruhan Kota Bitung, Kota Manado dan Kota Tarakan dalam cakupan Kawasan Perbatasan Negara. Pertimbangan Kementerian ATR/BPN dalam mendelineasikan seluruh wilayah dilatarbelakangi alasan pengembangan kawasan perbatasan memerlukan satu kesatuan pengembangan wilayah yang terintegrasi dari kecamatan pesisir hingga pulau-pulau kecil/kepulauan.
Opsi 3:
-    Delineasi RTR Kawasan Perbatasan untuk Kota Bitung dan Manado ditetapkan sama dengan KSN Perkotaan Bimindo (Bitung, Minahasa dan Manado) dengan catatan akan memasukkan fungsi perbatasan dalam penyusunan Perpres RTR KSN Perkotaan Bimindo (seperti fungsi pertahanan dan keamanan);
-    Pada opsi 3, untuk delineasi RTR Kawasan Perbatasan Negara di Kota Tarakan tidak bisa menggunakan opsi ini. Kota Tarakan saat ini bukan merupakan KSN baru akan diusulkan menjadi PKSN pada revisi RTRWN.
Opsi 4:
-    Perpres disusun dengan membagi wilayah perencanaan menjadi wilayah inti dan wilayah penyangga. Wilayah inti didefinisikan sebagai kecamatan-kecamatan terluar sedangkan wilayah penyangga yaitu kecamatan-kecamatan diluarnya.
-    Pada penyusunan RTR KPN di wilayah ini pengaturan untuk kecamatan terluar detil sedangkan untuk wilayah penyangga hanya berupa arahan umum saja.
-    Penetapan regulasi berbeda untuk wilayah inti dan wilayah penyangga. Penetapan wilayah inti dalam bentuk Perpres sedangkan penetapan wilayah penyangga dalam bentuk perda. [RA]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 21 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar