Senin, 30 November 2020, WIB
Breaking News

, 04 Jan 2016, 00:00:00 WIB, 17 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (23/12). Pembahasan ini ditujukan untuk membahas konsekuensi penerapan Pasal 361 UU No. 23/2014 pada Rancangan Perpres Kawasan Perbatasan Negara (KPN) di lima propinsi yang batas antarnegaranya terletak di lautan. Penetapan Pasal 361 tersebut didasari oleh beberapa argumen, yakni: (a) pengaturan agar pembangunan kawasan lebih efektif; (b) kewenangan daerah di KPN tidak berhasil dalam membangun KPN; (c) pemanfaatan TP sebagai instrumen legal bagi pembangunan KPN yang menjadi kewenangan pusat.

Konsekuensi dari penetapan Pasal 361 adalah seluruh kecamatan terluar dibangun hanya menggunakan APBN; ada kemungkinan mendapat tentangan dari Propinsi yang mendapatkan Otonomi Khusus; perizinan menjadi kewenangan pusat, sehingga dibutuhkan lembaga khusus di daerah yang menangani perizinan; serta untuk KPN yang berbatasan di laut, dapat terjadi, seluruh kab/kota-nya berada dalam batas kewenangan pusat, hanya dapat menggunakan APBN untuk pembangunan, contohnya adalah Manado-Bitung.

Penetapan Pasal 361 bias daratan, sehingga tidak memperhatikan potensi masalah yang muncul untuk KPN yang berbatasan di laut. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) KPN yang tadinya ditetapkan melalui perda, sekarang perlu ditetapkan oleh peraturan pemerintah pusat. Salah satu jenis peraturan yang mungkin digunakan adalah Peraturan Presiden. Penetapan dalam bentuk perpres menjadikannya sejajar dengan RTR KSN KPN yang merupakan rencana detail RTRWN.

Indikasi program yang ada di dalam RDTR perlu sangat rinci untuk memudahkan mendorong sektor merencanakan kegiatannya di KPN. Tanpa RDTR, sektor akan sulit menetapkan lokasi, membebaskan lahan, dan mendapatkan izin pembangunan. Kelanjutan dari pertemuan yang dihadiri oleh anggota Tim Teknis BKPRN, Sahli Bidang Hukum dan Hubungan Internasional, Setkab, dan Prof Dr Made Suwandi ini adalah akan dilakukan pembahasan pasal-per-pasal yang akan diselenggarakan oleh Setkab. (MA)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 21 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar