Senin, 30 November 2020, WIB
Breaking News

, 29 Des 2015, 00:00:00 WIB, 19 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (23/12). Dalam penyusunan rencana pengembangan pariwisata Kawasan Strategis Nasional (KSN) Danau Toba, Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir meminta masukan dan arahan dari Kementerian ATR/BPN, Bappenas, Kemenko Bidang Perekonomian, dan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW). Nantinya dokumen yang dihasilkan akan menjadi acuan Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir dalam membuat Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kecamatan Simanindo dan Kecamatan Tuk-Tuk.

Dokumen rencana pengembangan pariwisata di KSN Danau Toba ini merupakan rincian dari Perpres 81/2014 tentang RTR Kawasan Danau Toba dan sekitarnya. Konsep zonasi yang disusun masih bias darat untuk  wilayah perairan disekitarnya belum diakomodir. Kriteria dalam penentuan skenario ekonomi dan skenario ruang terpilih belum dapat dijelaskan.

Menurut K/L yang hadir perlu dibuat tabel persandingan dari beberapa skenario yang disusun. Besaran proyeksi untuk memperkirakan kebutuhan sarana prasarana, infrastruktur dan target wisatawan masih mengggunakan proyeksi pertumbuhan alami, sehingga kurang relevan mengingat kawasan tersebut akan dikembangkan menjadi kawasan pariwisata (ada penambahan bangkitan dan tarikan pergerakan, migrasi, dll). Peta yang digunakan belum mengikuti PP 8/2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang dan belum melakukan konsultasi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) berdasarkan Perka BIG No.6/2014 tentang Tata Cara Konsultasi Peta Rencana Tata Ruang.

Bappeda, Dinas Pertambangan dan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara telah menyusun masterplan Geopark Kaldera Toba (meliputi 8 Kabupaten/Kota salah satunya Kabupaten Samosir), sehingga dokumen ini harus diselaraskan dengan masterplan tersebut. Penyusunan matriks indikasi program dalam dokumen harus diselaraskan dengan Dokumen Rencana Pembangunan dan Rencana Penganggaran baik di tingkat pusat maupun daerah (RPJMN, Renstra KL, APBN, RPJMD, Renstra SKPD, dan APBD).

Analisis kebencanaan belum dilakukan, jika kawasan tersebut teridentifikasi sebagai kawasan yang memiliki potensi kebencanaan maka perlu dilakukan pengintegrasian kajian pengurangan resiko bencana ke dalam dokumen pedoman. Pembangunan mall dan shopping centre seharusnya dapat merujuk pada Perpres 112/2207 dan UU 7/2014 (pasal 73-74), sehingga tidak mengganggu pasar-pasar tradisional eksisting. (EY)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 21 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar