Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 23 Des 2015, 00:00:00 WIB, 18 View , Kategori : Tataruang

Bulungan, KalTim (17/12). Kota Baru Tanjung Selor akan diarahkan untuk menjadi kota pemerintahan dan agroindustri. Hal ini disampaikan pada rapat Sinkronisasi Rencana Aksi Kota Tanjung Selor di Kantor Bappeda Kabupaten Bulungan pada Kamis (17/12). Dihadiri oleh pihak-pihak berkepentingan seperti Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Bappenas, tim kerja kota Tanjung Selor Bappenas, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), kementerian ATR/BPN, Ditjen Cipta Karya-Kementerian PUPR, SKPD terkait di Prov Kaltara, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan.

Tujuan rapat ini adalah untuk mendapatkan konfirmasi mengenai delineasi wilayah perencanaan kota baru Tanjung Selor, dan membahas rancangan rencana aksi lintas K/L Kota Baru Tanjung Selor.

Pemda Propinsi Kaltara mengusulkan perluasan wilayah perencanaan, dari yang awalnya diusulkan Bappenas sebesar 7.900 hektar, menjadi sekitar 12.000 hektar. Dalam rancangan RTRW Kaltara, wilayah tersebut merupakan Wilayah Permukiman Perkotaan. Di dalam wilayah tersebut sudah tidak lagi terdapat ijin-ijin pertambangan dan perkebunan, juga tidak terdapat  LP2B. Wilayah perencanaan tersebut dibatasi oleh rencana outer-ring road dan di dalamnya mencakup rencana pembangunan pusat pemerintah propinsi pada area seluas 2.800 hektar.

BPIW, ATR/BPN dan Ditjen Cipta Karya, sepakat untuk mendukung rencana pembangunan Kota Baru Tanjung Selor (sebagaimana telah tercantum dalam RPJMN 2015-2019) pada delineasi wilayah seluas 12.000 hektar tsb. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari BIG, foto udara sudah tersedia untuk Kota Tanjung Selor di tahun 2015, yang akan dilanjutkan dengan penyediaan peta skala 1:5.000 pada tahun 2016. Pemda Kaltara menghadapi kesulitan dalam proses pengadaan tanah di wilayah pembangunan pusat pemerintahan propinsi karena belum diperolehnya data penguasaan dan pemilikan tanah dari Kantor Pertanahan.

Dalam UU no 20 tahun 2012 pasal 20 tentang pembentukan Propinsi Kalimantan Utara disebutkan bahwa ibukota propinsi berkedudukan di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Dengan interpretasi bahwa ibukota Kaltara berada di Kecamatan Tanjung Selor, diperlukan klarifikasi wilayah Kecamatan Tanjung Selor yang tidak diperuntukkan sebagai ibukota. Wilayah tersebut seyogyanya tidak lagi dinamakan sebagai Kecamatan Tanjung Selor, karena sudah merupakan bagian dari Kabupaten Bulungan. (RT)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 16 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 19 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar