Selasa, 24 November 2020, WIB
Breaking News

, 18 Des 2015, 00:00:00 WIB, 14 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (15/12). Saat ini tengah berlangsung konflik pemanfaatan ruang yang terjadi di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Dipimpin oleh Abdul Kamarzuki selaku Asdep Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi Kemenko Bidang Perekonomian, rapat ini bertujuan untuk membahas jalan keluar dan dengar pendapat dari pihak Bappenas, BKPRN, PT. PLN, dan pemerintah daerah terkait.

Konflik Pemanfaatan Ruang Kabupaten Cilacap
Kabupaten Cilacap telah memberikan ijin prinsip terkait kesesuaian lokasi pembangunan PLTU Karangkandri dan PLTU Bunton yang didasarkan pada Perda No. 9/2011 tentang RTRW Kabupaten Cilacap tahun 2011-2031 pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa lokasi pembangunan kedua PLTU berada pada kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kawasan industri Karangkandri seluas 125 ha di Kecamatan Kesugihan dan kawasan industri Bunton seluas 450 ha di Kecamatan Adipala.

Pasal 14 ayat (4) Perda No. 9/2011 tentang RTRW Kabupaten Cilacap tahun 2011-2031 menyatakan bahwa pengembangan pembangkit listrik meliputi PLTU Karangkandri Kecamatan Kesugihan dengan kapasitas 2x300 MW dan PLTU Bunton Kecamatan Adipala dengan kapasitas 1x600 MW.
Saat ini, secara eksisting di kawasan industri Karangkandri telah berdiri PLTU berkapasitas 2x300 MW dan 1x600 MW dan direncanakan bertambah dengan kapasitas 1x1000 MW, sedangkan di kawasan peruntukkan industri Bunton telah berdiri PLTU dengan kapasitas 1x700 MW dan direncanakan bertambah dengan kapasitas 2x600 MW dan 5x1000 MW.

Terkait tata ruang dan pertanahan, inti dari konflik ini adalah terdapat perbedaan besaran kapasitas antara RTRW Kabupaten Cilacap, kondisi eksisting, dan rencana pengembangan untuk PLTU Karangkandri dan PLTU Bunton.

Rekomendasi dari Tim Teknis BKPRN yakni (i) Arahan pemanfaatan ruang dalam rencana pola ruang mengacu pada Perda No. 9 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Cilacap tahun 2011-2031 untuk lokasi pembangunan PLTU Karangkandri dan PLTU Bunton sudah sesuai, sehingga proses penyusunan AMDAL dapat dilanjutkan; (ii) Hasil analisis AMDAL yang akan menjadi masukan dalam menentukan seberapa besar penambahan kapasitas PLTU Karangkandri dan PLTU Bunton; (iii) Perubahan kapasitas kedua PLTU akan diintegrasikan pada proses PK dan revisi RTRW Kabupaten Cilacap.

Konflik Pemanfaatan Ruang Kabupaten Brebes
Pembangunan pabrik garment PT. Kyung Seung Global dilakukan di kawasan peruntukan pertanian lahan basah (kawasan hijau) sehingga melanggar Perda No. 2/2011 tentang RTRW Kabupaten Brebes Tahun 2010-2030.

PT. Kyung Seung Global membangun pabrik seluas 2,4 Ha di kawasan peruntukan pertanian lahan basah (kawasan hijau) tepatnya di Desa Bojongsari Kecamatan Losari Kabupaten Brebes. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Brebes menerbitkan Surat Keterangan Kesesuaian Ruang Nomor 050/03510 tanggal 28 Maret 2014 dan menyatakan bahwa lokasi yang dimaksud PT. Kyung Seung Global tidak sesuai dengan Perda No. 2/2011 tentang RTRW Kabupaten Brebes Tahun 2010-2030. Namun demikian, proses pembangunan pabrik garment tersebut telah berjalan hingga saat ini bangunan telah terbangun sekitar 70%.

Satuan Polisi Pamong Praja mengeluarkan Surat Peringatan I yang tercantum dalam Surat Ka. Satpol PP Nomor 300/00478 tanggal 22 September 2014. Dalam surat tersebut PT. Kyung Seung Global diminta untuk segera memberhentikan segala kegiatan pembangunan pabrik garment di Desa Bojongsari Kecamatan Losari Kabupaten Brebes.

Pada 25 Mei 2015, perwakilan warga Desa Bojongsari Kecamatan Losari Kabupaten Brebes didampingi LSM melakukan audiensi dengan Asisten I Sekda, Kepala Bappeda, Kepala DPU TARU, dan Polres Brebes. Perwakilan warga tersebut meminta untuk melanjutkan pembangunan pabrik garment PT. Kyung Seung Global karena keberadaan pabrik tersebut dapat menyerap tenaga kerja khususnya dari warga sekitar lokasi pabrik.

Rekomendasi Tim Teknis BKPRN sebagai berikut:
•    Pada UU No. 26 Tahun 2007 Pasal 26 Ayat (3), mengamanatkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan.
•    Arahan pemanfaatan ruang dalam rencana pola ruang mengacu pada Perda No. 2 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Brebes untuk lokasi pembangunan industri oleh PT. KSG adalah sebagai Pertanian Lahan Basah, sehingga hal ini melanggar peraturan.
•    Pembangunan industri oleh PT. KSG perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah penertiban (terkait perijinan bangunan) oleh Pemda Kabupaten Brebes sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Rekomendasi-rekomendasi dari BKPRN diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes dalam menyelesaikan konflik tersebut. (NA, EY)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 13 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 17 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 12 Kali

Tuliskan Komentar