Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 16 Des 2015, 00:00:00 WIB, 15 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (8/12). Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus segera mendorong ketersediaan infrastruktur yang memadai di Kawasan Perbatasan guna mendorong masuknya investasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kawasan Perbatasan. Infrastruktur memadai yang dimaksud termasuk yang mendukung fungsi Pertahanan dan Keamanan seperti Heliped, Penempatan Radar, pangkalan udara (Lanud), pangkalan angkatan laut (Lanal), dan pos pengamanan perbatasan (Pos Pamtas).

Hal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi gugus tugas pengelolaan perbatasan negara di Hotel Aryaduta, Selasa (8/12). Rapat ini bertujuan untuk membahas Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengelolaan Kawasan Perbatasan 2017 sebagai masukan dalam Musrenbangnas 2016 dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan perbatasan negara tahun 2015.

Ada beberapa panel tematik yang diselenggarakan terkait isu-isu kawasan perbatasan, yaitu: i) kebijakan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan; ii) percepatan penyelesaian peta skala besar untuk penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di kawasan perbatasan; dan iii) perencanaan tata ruang dalam pengelolaan kawasan perbatasan.

Dihadiri oleh BNPP, Kemenko, Bappenas (Direktorat KKDT dan TRP), Kementan, Kemhan, BIG, dan Kemendagri, rapat koordinasi ini menyetujui bahwa dalam rangka percepatan pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, perlu ditetapkan pelaksanaan program dan kegiatan dari Kementerian/Lembaga melalui penyusunan Rancangan Usulan Rencana Aksi Tahun 2017 berdasarkan Rencana Tata Ruang di Kawasan Perbatasan Negara.

Penanganan pengelolaan kawasan perbatasan Negara diarahkan pada penanganan 187 Lokasi Prioritas pada 41 kabupaten/kota sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala BNPP Nomor 1/2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019 yang telah disinergiskan ke dalam RPJMN 2015-2019.

Sebagai langkah konkrit dalam pembangunan di kawasan perbatasan, BNPP telah melakukan upaya-upaya percepatan di beberapa daerah perbatasan, antara lain:

Penataan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) melalui Inpres Nomor 6/2015 Tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjangnya di Kawasan Perbatasan yaitu:

-    PLBN Terpadu Aruk, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.
-    PLBN Terpadu Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.
-    PLBN Terpadu Naga Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.
-    PLBN Terpadu Motaain, Kabupaten Belu, Provinsi NTT.
-    PLBN Terpadu Motamasin, Kabupaten Malaka, Provinsi NTT.
-    PLBN Terpadu Wini, Kabupaten TTU, Provinsi NTT.
-    PLBN Terpadu Skouw, Kota Jayapura, Provinsi Papua.

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yaitu:
-    PKSN Entikong.
-    PKSN Nanga Badau.
-    PKSN Tanah Merah.
-    PKSN Atambua.
-    PKSN Jayapura.
-    PKSN Sabang.
-    PKSN Nunukan.
-    PKSN Ranai.
-    PKSN Saumlaki.
-    PKSN Tahuna.

Masalah perundingan saat ini mekanismenya sudah mulai tertata baik dan perlu penguatan secara kelembagaan baik untuk perundingan Batas Darat maupun untuk perundingan batas laut dan udara, untuk perundingan Batas Laut dan Udara hal strategis yang perlu di atur yaitu mengenai pengelolaan FIR (Flight Information Region) di daerah kepulauan Riau dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI dan Penegasan Batas Laut yang belum disepakati seperti Batas Laut RI-PNG.

Diharapkan dengan telah terbitnya 5 (lima) Peraturan Presiden Tentang Rencana Tata Ruang di Kawasan Perbatasan Negara dan telah ditetapkannya Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara 2015-2019 Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dapat menjadikannya pedoman dalam penyusunan rencana aksi dan rencana strategis. Dan diharapkan kebijakan One Map Policy dapat menjadi rujukan bersama dalam melakukan koordinasi Pembangunan di Kawasan Perbatasan. (EY)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 15 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 19 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar