Jumat, 27 November 2020, WIB
Breaking News

, 04 Des 2015, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Surabaya, (25/11). Bertempat di Hotel Mercure Mirama Surabaya, workshop ini dihadiri oleh Direktorat TRP Bappenas, Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pemprov Jatim, Pemda Kota/Kabupaten (Penajam Paser, Surabaya, Balikpapan, DKI Jakarta, Makasar,  Pangkalpinang, Pare-pare, Banda Aceh, Wonosobo, Ubud), Tim Konsultan dan Tenaga Ahli.

Peran dan komitmen kepala daerah sangat besar dalam menentukan keberhasilan penyediaan RTH di daerah, karena RTH bukan merupakan sektor yang strategis jika dibandingkan sektor ekonomi lainnya terlebih untuk wilayah perkotaan dimana lahan nilainya sangat tinggi dan jumlahnya terbatas.

Penyusunan roadmap penyediaan RTH harus dilakukan oleh seluruh kota/kabupaten/provinsi seluruh Indonesia mengingat hal tersebut merupakan amanat UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang melalui peningkatan kuantitas dan kualitas RTH kawasan meliputi taman (privat dan public), hutan, RTNH, sabuk hijau, bangunan/struktur, pertanian/perikanan, bentang alam dan lahan tidur/lahan kosong.

Pembiayaan RTH yang berkelanjutan dengan menjadikan RTH sebagai pusat kegiatan bisnis/komersial menjadi salah satu cara untuk mendanai operasional RTH namun tetap harus memperhitungkan daya dukung dan daya tampungnya.

Dari worksop ini didapat pembelajaran strategi penyediaan RTH yang diperoleh dari pengalaman Kota Surabaya dan Bali.

Sesi Lesson Learned Kota Surabaya
•    Rencana induk kota hijau Surabaya meliputi: 1) green planning and design, RTRW memiliki 30% ruang terbuka hijau dari total wilayah Surabaya; 2) green open space, ekspansi dan optimalisasi ruang terbuka hijau; 3) green building, determinasi infrastruktur dan kebijakan pembangunan bangunan hijau dan penyelenggaraan Green Building Award; 4) green transport, perencanaan moda transportasi massal (LRT/monorail, trem, jaringan kendaraan non-motor); 5) green society, pengembangan fasilitator dan kader lingkungan, acara Merdeka dari Sampah dan Surabaya Green and Clean; 6) green waste, pembangunan pusat daur ulang sampah dan rumah kompos, pembangunan TPA Benowo “waste to energy”; 7) green water, pembangunan jaringan air bersih dan air minum, pengelolaan jaringan air limbah dan sampah domestik perkotaan; dan 8) green energy, pembangunan energi alternatif seperti solar cell pada prasarana umum, pembangunan sumber energi cogeneration pada industri.
•    Perda No.12 Tahun 2014 tentang RTRW Kota Surabaya terkait pembangunan lingkungan terdapat kebijakan penetapan dan pelestarian kawasan ruang terbuka hijau dengan strategi a) menetapkan dan mengoptimalkan fungsi RTH publik sebesar 20% dari seluruh luas Kota Surabaya, b) menetapkan dan mengoptimalkan fungsi RTH privat 10%, c) melestarikan RTH.

Strategi konservasi lingkungan yang diperoleh dari pengalaman Provinsi Bali yaitu dengan melibatkan komunitas adat dan menginternalisasikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat. Pelibatan masyarakat dari berbagai golongan menjadi aspek terpenting dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.

Hasil penelaahan yang dilakukan oleh Tim Tenaga Ahli mengenai relasi RTH di dalam RTRW yaitu:
i) Struktur Ruang (RTH seharusnya menjadi struktur ruang kota sehingga permanen. Mayoritas kota tidak menempatkan RTH sebagai struktur ruang kota sehingga memberi peluang untuk merubah RTH menjadi RTNH atau fungsi budidaya);
ii) Pola Ruang (variasi RTH minim; RTH cenderung mengelompok dalam blok besar dan unsur-unsur ruang alami tidak dimasukkan dalam RTH, akibatkan kuantitas RTH tidak banyak, tidak hirarkis dan tidak terdistribusi secara merata);
iii) Lahan (semakin besar sebuah kota pengadaan lahan RTH semakin langka);
iv) Biaya (penyediaan lahan mahal, semakin luas RTH biaya O&M RTH semakin mahal);
v) Perawatan (butuh personil dan peralatan);
vi) Kelembagaan (ada beberapa daerah yang tidak memiliki Dinas Pertamanan, koordinasi antar sektor rendah, RTH dibawah berbagai lembaga (horizontal maupun vertikal)).

Penyediaan RTH harus ditunjang oleh pendanaan yang berkelanjutan yaitu dengan menjadikannya sebagai pusat kegiatan bisnis/komersial (misalnya rekreasi, sarana edukasi, hiburan) sehingga RTH dapat mendanai kebutuhan operasionalnya sendiri meskipun sebagai catatan penting harus menghitung daya dukung dan daya tampung RTH sehingga fungsi konservasi tetap dilakukan. Penggunaan citra satelit dalam memetakan RTH termasuk sebaran vegetasinya menjadi teknik yang paling efektif untuk dilakukan karena data dan informasi yang didapatkan update dan reliable. (EY)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar