Sabtu, 28 November 2020, WIB
Breaking News

, 16 Sep 2008, 00:00:00 WIB, 41 View , Kategori : Tataruang

Labuan Bajo, Kompas - Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat Mateus Hamsi mempertanyakan penerbitan sertifikat hak milik empat bidang tanah di Pulau Tatawa. Sertifikat itu dikeluarkan kantor pertanahan setempat.

”Suatu pulau, apalagi di dalam kawasan Taman Nasional Komodo, tak boleh diperjualbelikan. Kalau sampai keluar sertifikat hak milik untuk empat bidang tanah, itu masalah besar. Atas dasar apa kantor pertanahan menerbitkan sertifikat itu?” kata Mateus, Jumat (12/9), yang dihubungi dari Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur.

Karena itu, lanjut Mateus, pekan depan DPRD akan memanggil kepala kantor pertanahan. ”Kami akan minta penjelasan soal kebenaran sertifikat empat bidang tanah tersebut,” katanya.

Secara terpisah, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Siprianus Reku mengakui bahwa di Pulau Tatawa terdapat empat bidang tanah yang sudah dikavling. ”Luas seluruhnya 71.755 meter persegi atau sekitar 7 hektar,” ujarnya.

Sertifikat untuk keempat bidang tanah itu, lanjut Siprianus, diterbitkan pada tahun 2002 saat Manggarai Barat masih menyatu dengan kabupaten induk, Kabupaten Manggarai. ”Kami saat ini sedang menyelidiki apakah pemilik terakhir benar telah menjualnya kepada pihak lain. Sebab, pembeli yang baru juga belum pernah memberitahukan kepada kami,” kata Siprianus.

Empat orang yang tercatat sebagai pemilik keempat bidang tanah tersebut adalah Daud (15.006 meter persegi), Omi Daerah (istri Daud, 19.997 meter persegi), Suharni (anak Daud, 19.842 meter persegi), dan Jaharudin (16.910 meter persegi).

Baru-baru ini keempat bidang tanah itu dikabarkan telah dibeli Marianus Sae, pengusaha asal Kabupaten Ngada yang juga Ketua DPD PAN Ngada. Terkait informasi itu, Marianus mengakui bahwa dia telah membeli sejumlah bidang tanah di Pulau Tatawa, persisnya di Pulau Tatawa Besar, pada 5 Juni lalu dari tangan Daud, Omi Daerah, Suharni, dan Jaharudin. ”Saya membelinya Rp 3,15 miliar. Saat pembelian disaksikan oleh Kepala Desa Papagarang Bahrun,” kata Marianus. (SEM)



DPRD Manggarai Barat Pertanyakan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Tatawa
, 16 Sep 2008, 00:00:00 WIB, Dibaca : 41 Kali

Tuliskan Komentar