Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 24 Nov 2015, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Semarang, (17/11). Rapat koordinasi ini bertujuan untuk mensinkronkan pelaksanaan reforma agraria dengan SKPD terkait. Hasil yang ingin dicapai dalam pelaksanaan koordinasi kali ini yaitu mendapatkan data dari SKPD terkait untuk koordinasi lokasi pemberdayaan dan akan disampaikan pada BPN untuk proses sertifikasi.

Sertifikasi tanah yang dimiliki oleh BPN diharapkan menjadi tulang punggung pada program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui pemberian aset (redistribusi dan legalisasi) dengan didukung oleh kegiatan akses melalui pemberdayaan masyarakat. Koordinasi antarK/L diperlukan untuk harmonisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Kabupaten Magelang merupakan salah satu lokasi pilot project reforma agraria. Kabupaten Magelang sudah memiliki kegiatan akses yang baik, sudah berdiri beberapa kelompok peternak sapi dengan kelembagaan yang sudah jelas. Kendala pelaksanaan reforma agraria disana yaitu kurangnya modal awal kelompok peternak sapi dan sebagian belum dilakukannya kegiatan legalisasi aset. Saat ini sedang dilakukan pengumpulan data by name by address pada Kantah Kab. Magelang untuk pelaksanaan aset pada lokasi akses.

Disnakertrans menyampaikan bahwa telah dilakukan kegiatan pemetaan kemiskinan, diharapkan kegiatan reforma agraria dapat mengacu pada data hasil pemetaan kemiskinan tersebut untuk mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Data kependudukan yang dimiliki oleh Disnakertrans juga dapat digunakan sebagai referensi untuk penerbitan sertifikat tanah. Selain itu, terdapat kegiatan pelatihan bagi masyarakat, kegiatan ini diharapkan dapat dilakukan pada lokasi-lokasi pelaksanaan redistribusi tanah dan legalisasi aset tanah yang dilakukan oleh BPN.

Bappeda Provinsi Jateng menyampaikan agar pelaksanaan akses dapat berjalan dengan baik perlu dilakukan observasi, sosialisasi dan pelatihan.  Sebelum diberikan akses, perlu diinformasikan lokasi serta potensi tanah dan masyarakat setempat. Untuk memastikan kegiatan akses melalui pemberdayaan berjalan dengan baik, perlu dilakukan pelatihan setelah diberikan akses.

DPU Cipta Karya dan Tata Ruang menyampaikan bahwa koordinasi pelaksanaan reforma agraria pada beberapa kabupaten/kota belum berjalan baik. Perlu dibentuk lembaga pelaksanaan seperti BKPRD, agar koordinasi berjalan dengan baik. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi sederhana ke masyarakat terkait reforma agraria.

Dinas Pertanian menyampaikan bahwa kegiatan sertifikasi agar bisa diarahkan pada lahan LP2B. Saat ini memang belum ada RDTR terkait lahan LP2B, namun bisa dikoordinasikan dengan SKPD terkait data LP2B. (UL, IK)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 13 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 17 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 12 Kali

Tuliskan Komentar